Gorontalopost.id – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih satu tahun lagi, tapi tahapanya sudah mulai berlangsung. Maka, pemerintah daerah (Pemda) diharuskan memberikan dukungan melalui anggaran. Ketentuan itu diatur dalam edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 900 Tahun 2022, tentang pendanaan Pilkada 2024.
Edaran tersebut, mengharuskan pemerintah daerah menanggung 40 persen total kebutuhan anggaran KPU masing-masing daerah pada tahun anggaran 2023, dan 60 persen kebutuhan anggaran ditanggung pada tahun 2024. “Bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo ke KPU sudah selesai, sudah disetujui DPRD. Titik tekannya sekarang tinggal ke pemerintah kabupaten dan kota, untuk memenuhi edaran Mendagri bahwa (pengaggaran Pilkada) 40 persen tahun ini dan 60 persen tahun 2024,” kata Pj Gubernur Hamka Hendra Noer, saat jumpa wartawan usai berkunjung ke KPU, Kamis (2/3). Kunjungan ke KPU termasuk Bawaslu,kemarin, dilakukan Pj Gubernur Hamka bersama Forkopimda.
Menurut Hamka, pihaknya belum mendapat laporan pasti dari kabupaten kota apakah ketentuan penganggaran itu sudah dipenuhi atau belum, khususnya tahun anggaran 2023 yakni sebesar 40 persen. Sejauh ini, lanjut dia, baru Pemda Boalemo yang sudah menganggarkan meski belum sebesar ketentuan yakni 40 persen.
“Oleh sebab itu kita akan memanggil lagi kepala daerah. Kita ingin menanyakan sejauh mana komitmen teman-teman kabupaten/kota untuk segera menganggarkan Pilkada sesuai kontrak komitmen yang pernah kita tandatangani bersama-sama,” tegas Hamka.
Tahun ini pemprov mengalokasikan Rp16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada dari Bawaslu sebesar Rp36 Miliar. Sementara untuk KPU dialokasi Rp50 miliar atau 48 persen total usulan KPU sebesar Rp103 miliar. Sisanya akan dialokasikan tahun 2024.
Angka itu hanya mengakomodir usulan KPU dan Bawaslu provinsi. Pemilihan bupati/wali kota dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota kepada KPU dan Bawaslu setempat.
Sementara itu, terkait dengan kesiapan Pemilu, Hamka mengapresiasi persiapan KPU.
“Alhamdulillah laporan dari pak ketua (KPU) telah siap, baik dari aspek pendataan pemilih, kemudian mengantisipasi tingkat kepartisipan pemilih, dan aspek-aspek administrasi lainnnya,” ujar Hamka. Ia menekankan, KPU maupun Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi, termasuk dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), agar hal-hal yang tidak diinginkan pada saat Pemilu, dapati dihindari, terutama terkait keamanan penyelenggaraan pemilu. “Kita semua menginginkan Pemilu 2024 sukses,”terangnya. Hal yang sama juga ditekankan Hamka saat mengunjungi kantor Bawaslu, kemarin. “Ada beberapa hal penting yang kami diskusikan, yaitu terkait kesiapan administrasi data pemilu, bagaimana koordinasi antar sesama Bawaslu, Bawaslu dengan KPU, serta yang terpenting adalah pengawasan oleh Polda dan Kejaksaan,” ungkap Hamka.
(Mg15/Mg18/Mg20)
Discussion about this post