Oleh:
Dahlan Pido, SH., MH.
Pasal 33 UUD 1945 jelas mengamanatkan peran aktif atau kehadiran negara selaku pengatur pasar maupun selaku pelaku pasar sebagai pembeli konsumen atau penjual produsen. Politik Hukum ekonomi kerakyatan, kebijakaannya telah diamanatkan oleh para perumus Pasal 33 UUD 1945 untuk terlibat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pada saat ekonomi nasional terkendala Pandemi Covid-19, UMKM memiliki peranan penting dalam menstabilkan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah menyatakan bahwa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia termasuk pada bagian dari sistem perekonomian yang mandiri, serta berpotensi membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, supaya semakin meningkat, agar tidak menjadi usaha mikro kecil saja tetapi dapat meningkat menjadi usaha mikro menengah.
Melihat kontribusi yang diberikan oleh UMKM kepada perekonomian Indonesia khususnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah-daerah, termasuk di Gorontalo dengan kerajinan membuat kain sulam karawo.
Pemerintah diharapkan juga dapat memberikan pendampingan agar pelaku UMKM ini dapat naik level, tidak hanya modal yang diperlukan namun juga ilmu bagaimana untuk memajukan bisnis dan mengetahui unique value dari produk mereka sehingga bisnis tersebut dapat lebih berkembang tembus sampai skala nasional bahkan sampai pasar luar negeri.
Kaitan dengan di atas, maka tanggal 26 Februari 2023 menjadi puncak penampilan Gorontalo di Indonesia Fashion Week 2023, hari yang bertajuk “Gorontalo’s Day” menampilkan busana Karawo dari desainer Gorontalo dan Ibu Kota di Jakarta Convention Center (JCC), yang dipelopori oleh Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
Sebanyak delapan desainer karawo asal Gorontalo yang tampil pada sesi “Gems of Gorontalo”. Desainer seperti Al-Fazza by Ramli Totoiyo, ARIEZ Jamil, Itatz Mode Hartati Bakrie serta TIAR – Isnawati akan pamer busana. Ada juga Mursidah Waty, Andira Karawo, ATELIER FUJI by Fuji Astuti Usman dan d’jhondal.
Dari Fashion Week 2023, diharapkan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo supaya para pengrajin tenun kain Karawo Gorontalo pendapatannya naik kelas, bukan sekedar menjadi penonton dari para pebisnis busana (Pengusaha besar) yang selama ini menjadi pelaku pasar baik Lokal Gorontalo, Nasional maupun Internasional.
Pasal 33 UUD 1945 memuat cita-cita yang dipegang teguh dan diperjuangkan oleh pimpinan bangsa Indonesia untuk memberikan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu mekanisme menuju tujuan yang ingin dicapai itu tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan tujuan utamanya, yaitu kemakmuran rakyat. Artinya, sejak awal semua proses untuk mewujudkan keadilan sosial sudah harus selaras, tidak dibelok-belokan atau ditunda-tunda dengan berbagai alasan, seperti yang kerap terjadi selama ini.
Berbagai aturan atau kehadiran negara baik langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat meluruskan hambatan-hambatan pasar demi mencegah ketidakadilan pasar bagi para pengrajin tenun kain Karawo. Sehingga kehadiran Pemerintah Daerah maupun Pusat supaya menjaga sistem ekonomi sesuai konstitusi, semua ini tergantung pada kejujuran dan semangat penyelenggara negaranya.
Bisa jadi kehadiran negara justru semakin menjauhkan tujuan dari sistem ekonomi yang seharusnya diwujudkan, misalnya karena faktor ketidakjujuran atau keberpihakan pada pihak yang Pengusaha besar, sehingga kebijakan negara justru merugikan masyarakat pengrajin kein tenun Karawo atau menguntungkan pelaku pasar yang kuat (Pengusaha besar), hingga melahirkan ketidakadilan/ketimpangan sosial bagi mereka (pengrajin kain tenun Karawo dan Kopiah Karanji).
Amanat Pasal 33 UUD 1945 ini, menganut paham pasar terkendali dengan pemain utamanya Negara, baik secara langsung maupun melalui BUMN/BUMD, Koperasi dan Swasta, yang alokasi sumber daya ekonomi digerakkan oleh paham keberpihakan Pemerintah, supaya lebeih efisein dan seefektif mungkin untuk pemerataan. (*)
Penulis adalah Prakisi Hukum/Advokat Senior
Discussion about this post