Gorontalopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengingatkan kepda pemerintah daerah untuk menahan laju pelaksanaan program, dan segera melaksanakan pemetaan terhadap program mana yang prioritas dan mana yang pendukung.
Hal ini tidak terlepas dari asumsi keuangan daerah yang diperkirakan diatas Rp. 30 miliar, sehingga ditakutkan ada banyak program yang terpaksa tidak dapat dilaksanakn.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1, DPRD Gorut, Roni Imran saat berbincang dengan awak media. “Jangan sampai OPD gencar melaksanakan program karena saat ini pemda tengah bagus-bagusnya menggenjot program, namun pada kenyataannya uang yang nantinya membiayai kegiatan tersebut tidak ada” ungkap Roni.
Diungkapkan oleh Roni, terungkap dalam pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada asumsi atau indikasi defisit diatas Rp. 30 miliar, dan itu tidak bisa ditutupi oleh silpa untuk program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran ini. “Maka ini DPRD mengingatkan bahwa cepat dimapping program-program yang tidak prioritas untuk rakyat dia harus diambil langkah” tegasnya.
Terhadap hal ini kata Roni, Pemerintah harus cepat ambil langka antisipasi jangan sampai ini sudah jalan. “Jadi kami di satu sisi mengapresiasi terhadap kecepatan OPD-OPD. Tapi juga harus dilihat kemampuan keuangan kita apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita tetapkan atau tidak, dan ini juga tergantung dari Silpa” ujarnya.
Berhubung saat ini sementara dilakukan audit oleh BPK, dan ternyata terhadap silpa yang diharapkan jauh dari kenyataan. “Dan yang tahu itu hanya TAPD, dan saya kira TAPD sudah bisa tahu berapa silpa sebenarnya, karena sudah bisa tahu diakhir tahun anggaran. Dan mereka menyampaikan memang diperkirakan diatas Rp. 30 miliar yang tidak bisa ditutupi oleh Silpa. Jadi jangan jalan dulu, harus jalan dimana yang jadi prioritas” jelas Roni.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Gorut, Helmi Potutu saat dimintai tanggapannya terkait dengan asumsi silpa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut mengatakan bahwa jika memang itu terjadi, maka memang harus ada langkah antisipatif yang harus dilakukan. “Ini kan asumsi dan saat ini masih sementara dilaksanakan audit. Tentunya jika itu terjadi, maka kita akan tracking program mana yang berdampak langsung dan mana yang tidak” kata Helmi.
Disisi lain, terhadap program prioritas itu harus dilaksanakan, dan maaf saj untuk program lain yang tidak memberikan dampak langsung itu terpaksa harus ditunda dulu. “Yang pasti kita akan menseriusi dan juga akan berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan program jika itu terjadi” tandasnya. (abk)
Discussion about this post