Gorontalopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) diharapkan untuk dapat mengimbangi jalannya pelaksanaan pembangunan daerah dengan memberikan masukan atau pertimbangan secara teknis dan terukur termasuk dengan imbasnya nanti.
Hal tersebut terungkap dalam perbincangan awak media ini dengan beberapa praktisi politik dan juga pemerhati daerah di salah satu warung makan di kompleks blok plan.
Ternyata, praktisi politik dan juga pemerhati daerah dan beberapa lainnya terus mengikuti perkembangan yang terjadi di daerah ini termasuk pembahasan anggaran yang terjadi pada akhir tahun 2022 kemarin.
Dari perbincangan atau diskusi tersebut, mereka berharap agar arah pembangunan Gorut kedepan itu harus lebih maksimal dan sebisa mungkin untuk tidak sampai bersinggungan dengan persoalan hukum.
Menurut mereka, apa saja bisa dilakukan di daerah ini, namun itu harus melalui sebuah kajian yang matang termasuk juga dengan penilaian daerah lain terhadap Gorut tentang apa yang akan direncanakan untuk dilaksanakan kedepannya.
Seperti halnya yang ramai dibicarakan kemarin soal resting area yang menurut mereka itu harus ada kajiannya terlebih dulu atau namanya diganti apa.
Maknai dulu apa yang akan dilaksanakan tersebut dan setelahnya dikaji lagi apakah itu cocok untuk Gorut atau tidak. “Jangan sampai daerah kita ini ditertawakan oleh daerah lain ataupun dari pusat” kata mereka.
Disisi lain, DPRD juga akan kena imbasnya, karena untuk persetujuan akhir dari sebuah penganggaran program melalui DPRD. “Dan terkadang langkah yang dilakukan oleh DPRD tersebut tanpa disadari oleh eksekutif itu justru melindungi atau mencegah mereka dari persoalan persoalan di kemudian hari.
Olehnya, para praktisi dan pemerhati daerah berharap agar fungsi pengawasan dan lainnya yang melekat secara kelembagaan itu dapat lebih dimaksimalkan oleh DPRD Gorut. (abk)
Discussion about this post