GORONTALO -GP- Dorongan terhadap putra Gorontalo yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (ZA) untuk ‘turun gunung’ ikut Pilgub Gorontalo 2024 mendatang, sesungguhnya cukup kuat. Saat wacana penggadangan calon gubernur (Cagub) bergulir, tokoh Golkar Gorontalo itu selalu dimunculkan sebagai salah satu calon kuat Gubernur partai Golkar.
Namun sejauh ini, nama Zainudin Amali rupanya belum muncul dalam penjaringan Cagub Golkar. Dalam dua rakerda partai Golkar yang merekomendasikan kandidat calon gubernur yaitu Rakerda DPD I dan Rakerda DPD II Golkar Kota Gorontalo, nama Zainudin Amali tak muncul. Rakerda DPD I merekomendasikan lima nama cagub. Yaitu Tony Uloli, Idah Syahidah, Marten Taha, Roem Kono dan Syarif Mbuinga. Sementara Rakerda DPD II Golkar Kota Gorontalo, hanya memunculkan tiga nama. Yaitu Marten Taha, Idah Syahidah dan Roem Kono.
Apakah Golkar memang tak akan mengusung Zainudin Amali di Pilgub 2024 mendatang?
Sekretaris DPD I Golkar Gorontalo Paris Jusuf yang diwawancarai Gorontalo Post, kemarin (24/1), menjelaskan, partai Golkar merupakan partai yang taat asas. Penjaringan calon kepala daerah akan dilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekanisme partai yang diterbitkan oleh DPP. Dia menguraikan, sesuai mekanisme, penjaringan calon kepala daerah dilakukan secara berjenjang dengan mengedepankan aspirasi kader dari tingkat bawah. “Jadi hasil Rakerda yang merekomendasikan figur calon yang akan diusung ke Pilkada sesungguhnya menjadi cerminan aspirasi kader partai,” ujar Paris Jusuf.
Soal tak adanya nama Zainudin Amali sebagai kandidat Cagub dalam rekomendasi Rakerda, Paris mengatakan, Rakerda tentu akan merekomendasikan nama-nama kandidat calon yang disuarakan oleh kader dan pengurus partai. “Misalnya hasil Rakerda DPD I yang merekomendasikan lima kandidat Cagub. Itu adalah aspirasi yang disampaikan oleh kader dan pengurus partai dari DPD II,” ujar Paris Jusuf.
Lebih jauh dia menguraikan, penentuan calon partai yang akan diusung ke Pilkada, tidak semata-mata hanya berpatokan pada rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerda. Masih ada proses seleksi dan penjaringan lanjutan. “Misalnya survei kandidat. Golkar akan menjadikan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam mengusung calon. Jadi penentuan calon partai akan diletakkan pada aturan dan mekanisme partai,” pungkas Paris Jusuf. (rmb)
Discussion about this post