Gorontalopost.id – Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Bone Bolango menandatangani kontrak kinerja tahun 2023. Para Kades ditargetkan tahun ini dapat menurunkan angka kemiskinan. Penandatanganan kontrak kinerja ini menyusul Penghargaan yang diterima Bone Bolango dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada 17 desa mandiri yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Merlan S. Uloli dan Sekretaris Daerah Ishak Ntoma.
Wakil Bupati Merlan S. Uloli mengatakan, kontrak kinerja yang ditandantangani oleh para Kepala Desa, yaitu kinerja penurunan angka kemiskinan. “Tahun 2022 hal yang sama sudah dilakukan bahkan diintervensi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda di masing-masing wilayah.
“Tetapi pada kenyataannya itu semua tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai yang tertera di dalam poin-poin kinerja yang ditandatangani itu. Alasannya karena bahwa penandatanganan itu terlambat sebelum penyusunan anggaran di desa lewat Dana Desa,”kata Merlan.
Olehnya itu, Merlan mengungkapkan sebelum Bupati Hamim Pou berangkat umroh, beliau telah mengingatkan kontrak kinerja ini ditandatangani segera sebelum penyusunan dana desa itu ditetapkan.
“Jadi ini menjadi perhatian Kepala Desa dan juga dihadirkan para Camat. Ini komitmen dan tanggungjawab yang harus ditaati,”ungkap Wabup. Apalagi Bone Bolango satu-satunya daerah yang menjadi pilot project tematik reformasi birokrasi penurunan kemiskinan.
Tentunya dari hasil komitmen kita sebagai pilot project penurunan kemiskinan ini akan dievaluasi pada tahun 2024, apa yang kita kerjakan di tahun 2023 ini.”Bappeda, Pemdes, Camat, Kades ini harus kita sama-sama menurunkan angka kemiskinan,”tegas Merlan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Merlan menambahkan ia akan memantau hal ini dan nanti sebagaimana rencana di awal tahun 2023 ini akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama semua stakeholders terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Untuk diketahui oleh semua pimpinan OPD bahwa semua kegiatan maupun program di masing-masing OPD wajib hukumnya harus berdampak pada penurunan kemiskinan.
“Saya sudah titip sama Bappeda dilihat RKA yang sudah dibuat. Yang tidak ada kegiatan untuk penurunan kemiskinan harus disampaikan, solusinya apa,”ujar Merlan. Sebelumnya pada 2021, Pemkab Bonebol bisa menurunkan angka kemiskinan 0,25%, tahun 2022 ini akan dievaluasi. (roy)
Discussion about this post