Gorontalopost.id – Pemerintah daerah se Gorontalo mendapat alokasi dana transfer tahun 2023 dari pemerintah pusat sebanyak Rp 6,05 triliun. Dibagi ke seluruh pemerintah daerah, kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Anggaran tahun 2023 itu tertuang dalam alokasi dan kebijakan transfer ke daerah, yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Gorontalo di Istana Negara, Kamis (1/12). Jumlah anggaran itu, belum termasuk belanja pemerintah pusat (Satker Pusat) di daerah.
Dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, dana transfer ke daerah tak jauh beda, yakni berkisar Rp 6,09 triliun. Dana transfer ke Gorontalo ini termasuk dana desa untuk lebih dari 700 desa yang ada. Dana transfer paling besar untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni mencapai Rp 1,3 triliun, disusul Pemda Kabupaten Gorontalo, Rp 1,1 triliun. Dikutip dari https://djpk.kemenkeu.go.id buku alokasi dan rangkuman kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2023, terungkap selain transfer dana desa yang mencapai Rp 525 miliar.
Alokasi dana transfer terdiri dari dana bagi hasil (DBH) seperti DBH pajak, dan DBH sumber daya alam, Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus, dan dana insentif fiskal. Tahun anggaran 2023 mendatang, Pemda di Gorontalo yang mendapat dana insentif fiskal hanyalah Pemda Kota Gorontalo, sebesar Rp 83,1 Miliar, sementara Kota Gorontalo juga menjadi Pemda satu-satunya di Gorontalo yang tak kebagian transfer dana desa. Untuk Pemprov Gorontalo yang mendapat alokasi tranfer senilai Rp 1,3 triliun, terbagi atas DBH Rp 18 miliar, DAK Rp 345,6 miliar, dan DAU sebesar Rp 973,8 miliar.
Presiden Joko Widodo, dalam arahnya saat penyerahan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) dan dan transfer ke daerah, di Istana Negara (1/12) mengatakan, kinerja ekonomi Indonesia cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72 persen.
“Volume perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58 persen dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri,”ujar Jokowi. Kendati begitu, kepala negara menekankan agar tetap waspada, dan berhati-hati, lantaran kondisi ekonomi global yang tidak normal.
“Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak,”ujarnya. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, semuanya, harus memiliki sense of crisis, dan betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. “Yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,”terangnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. “Dengan penyerahan (DIPA dan daftar alokasi dana transfer ke daerah) ini, berarti seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan termasuk melakukan procurement meskipun belum masuk tahun anggaran 2023,” jelas Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers setelah acara tersebut. Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2023 dilaksanakan dengan penuh komitmen untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global. (tro)
Discussion about this post