Gorontalopost.id – Satu rumah permanen di Kelurahan Tanggi Kiki Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo rata tanah dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Gorontalo Rabu (23/11/22). Rumah milik Sim P Hala selaku termohon eksekusi itu tersisa puing-puing bangunan setelah diratakan menggunakan alat berat sejenis Excavator.
Pantauan Gorontalo Post, pelaksanaan eksekusi dilakukan sekitar pukul 09.00 Wita. Pihak Pengadilan Negeri Gorontalo mendapat pengawalan ketat dari sejumlah personel kepolisian Polres Gorontalo Kota dan Polsek Kota Utara. Sebelum diratakan, terlebih dahulu dibacakan dasar pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo yakni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 249 PDTG/2020 PNGTO tanggal 23 Desmber 2020. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 3 tahun 2021 PTGTO/2022.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 1 49/K. PDT/2022 tanggal 27 April 2022. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1 A No, 7 PDT /X/2022/PN-GTO Tanggal 21 September 2022.
Setelah pembacaan surat eksekusi, alat berat mulai beraksi merobohkan bangunan tersebut mulai dari teras, hingga bagian dapur menjadi rata tanah. Proses ekekusi itu menjadi tontonan warga setempat. Tak ada perlawanan secara fisik dalam pelaksanaan eksekusi.
Diwawancarai usai pelaksanaan eksekusi Fahmi Saputra Al Idrus SH MH selaku kuasa pemohon eskekusi mengatakan, eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum eksekusi jelas Hahmi, masih dilakukan upaya Anmaning.
Diketahui, Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.
“Ya, Proses anmaning dan mediasi dari pihak Kelurahan Tanggikiki sebelumnya masih ditempuh sebelum eksekusi. Sebab kedua pihak yang berperkara yakni antara pemohon eksekusi dalam hal ini Sunanto T Nur dkk melawan Sim P Hala selaku termohon eskekusi masih ada hubungan kekerabatan. Namun, tidak mendapat kesepakatan antara keluarga. Sehingga jalan satu-satunya adalah eksekusi,”tegas Fahmi. Adapun luas tanah di lokasi eksekusi yakni 300 meter persegi, dan luas bangunan 100 meter persegi.
“Sempat ada perlawanan secara administrasi yakni upaya PK (Peninjauan Kembali) oleh pihak termohon eksekusi, namun PK dalam hukumm acara tidak menghalangi proses eksekusi,”tandas Fahmi. (roy)
Discussion about this post