50.000 Elemen Masyarakat Demo di Depan Istana Negara Jakarta, Begini Isi Tuntutannya

GORNTALO POST , JAKARTA — Warga Jakarta dan sekitarnya sebaiknya menghindari jalan sekitar Monas mulai siang hari ini.

Hal ini karena akan ada demonstrasi skala besar para serikat buruh di Istana Negara, Rabu 12 Oktober 2022 siang hingga sore hari.

“Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas Jakpus yg Rencananya hari ini Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib akan adanya kegiatan penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat,” kata @TMCPoldaMetro dikutip Rabu 12 Oktober 2022.

Elemen massa dari Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan melakukan demonstrasi hari ini, Rabu, 12 Oktober 2022.

Demonstrasi hari ini juga akan diikuti massa dari petani, nelayan, guru, perempuan, PRT, sopir ojek online (ojol), buruh migran, guru, dan honorer.

“Puluhan ribu buruh pada tanggal 12 Oktober jam 10.15 WIB di Istana Negara.

Aksi serempak juga dilakukan di 34 provinsi, di kantor gubernur masing-masing, seperti Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ambon, dan Ternate,” bunyi keterangan tertulis KSPI.Isu yang akan diusung adalah penolakan kenaikan harga BBM, penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global, reforma agraria, hingga menuntut mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Partai buruh dan organisasi serikat buruh menggelar aksi demo secara nasional.

Demo digelar serentak di 34 provinsi, khusus di Jakarta, bakal dihadiri oleh 50 ribu buruh di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Aksi 50.000 buruh di istana dan serempak di semua provinsi pada Rabu, 12 Oktober 2022 jam 10.00 WIB-selesai,” tertulis dalam poster yang dikirimkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

“Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung.

Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law (UU Cipta kerja), Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, Tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” kata Said dalam keterangan tertulisnya.

Said mengatakan kenaikan harga bahan bakar di Tanah Air terbukti menurunkan daya beli masyarakat, sebab mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok.

Namun, di tengah harga kebutuhan yang melambung tinggi, upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan karena masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP No 36 Tahun 2021.

Peraturan ini mengenal batas atas dan batas bawah, sehingga banyak kabupaten atau kota yang berpotensi upah minimumnya tidak mengalami kenaikan.

“Inflasi yang terasa bagi kaum buruh adalah tiga komponen. Pertama, kelompok makanan, inflasinya tembus 5 persen.

Kedua, transportasi naik 20-25 persen.

Dan kategori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5 persen,” kata Said. DISWAY.ID