Gorontalopost.id – Tensi politik di Parlemen Menara (sebutan DPRD Kabupaten Gorontalo.red) sedang panas-panasnya. Setelah memelopori pembentukan Pansus Cadar yang disebut-sebut bisa berujung pada pemakzulan Bupati Nelson Pomalingo, tiga fraksi yaitu Nasdem, Golkar, PKS kembali melakukan manuver. Dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I perubahan APBD 2022 yang dihadiri Bupati Nelson Pomalingo, kemarin (26/9), tiga fraksi itu melakukan aksi walkout. Bahkan, Pimpinan DPRD Kabupaten (Pimdekab) dari fraksi Nasdem, Roman Nasaru, sampai melempar microphone yang ada di mejanya. Dalam rapat paripurna itu, meja pimpinan DPRD yang ada dibagian depan, berjejer dengan meja Bupati Nelson Pomalingo.
Kericuhan dalam rapat paripurna itu berawal saat Sekretaris DPRD membacakan surat masuk. Di saat yang sama, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Irwan Dai melayangkan interupsi. Irwan mempersoalkan target PAD yang mencapai Rp 57 miliar. Baginya, target ini tidak realistis sehingga tidak mampu dicapai OPD.
Gayung bersambung, anggota DPRD dari partai Hanura Suwandi Musa juga melayangkan interupsi yang mempertanyakan jadwal rapat paripurna yang diundur hingga malam hari.
“Setahu saya dalam rapat Banmus diputuskan rapat paripurna dilaksanakan hari senin pukul 09.00 wita. Jika saat ini diundur hingga malam hari, seharusnya diskorsing dulu untuk ditetapkan kembali dalam rapat Banmus. Bukan seperti ini. Karena itu atas nama partai Hanura saya memilih keluar dari ruangan ini,” tegas Suwandi.
Ketua Fraksi PPP Jayusdi Rivai langsung membalas interupsi Irwan Dai dan Suwandi Musa.
Menurutnya, kekhawatiran Irwan Dai soal target PAD masih bisa dibicarakan dalam pembahasan perubahan APBD. Sebab yang diajukan dalam rapat paripurna baru rancangan perubahan.
“Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh wakil Ketua Irwan Dai terkait PAD yang tak maksimal nanti akan kita dalami dalam pembahasan nanti,” ungkapnya.
Sementara soal agenda rapat paripurna yang diundur pada malam hari sambung Jayusdi, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab Banmus menetapkan rapat paripurna pada Senin. “Kan harinya tidak berubah. Yang berubah hanya jamnya saja,” ujarnya.
Tapi penjelasan ini rupanya tak menghentikan hujan interupsi para anggota DPRD. Ketua fraksi PKS Eman Mangopa juga melayangkan interupsi yang langsung dibalas interupsi anggota DPRD daru fraksi PPP Hendra Abdul yang meminta agar keputusan soal lanjut tidaknya rapat paripurna ditentukan lewat voting.
“Karena keputusan tertinggi berada di rapat paripurna, jadi divoting saja siapa yang ingin melanjutkan paripurna malam ini dan tidak,” tegas Hendra.
Rupanya interupsi ini langsung ditindaklanjuti Ketua DPRD Syam T. Ase yang memimpin sidang paripurna. Sebelum mengetuk palu sidang, Syam menanyakan kepada peserta rapat paripurna untuk melanjutkan rapat tersebut atau tidak. Pertanyaan itu disampaikan sebanyak tiga kali.
Namun setelah palu sidang diketuk, Wakil Ketua DPRD dari fraksi Nasdem, Roman Nasaru melayangkan interupsi. Merasa interupsinya tidak digubris, Roman langsung melempar microphone yang ada di mejanya dan langsung keluar ruangan. Aksi walkout itu seketika diikuti seluruh anggota DPRD dari Fraksi Nasdem,Fraksi PKS dan Fraksi Golkar.
Sementara empat fraksi lainnya yaitu PPP, PDIP, PAN dan Demokrat memilih tetap bertahan di dalam ruang sidang dan menyerahkan pandangan fraksi secara bersamaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Gorontalo.
Dalam sambutannya, Bupati Nelson Pomalingo mengatakan, menghargai aksi walkout tiga fraksi. Menurut Nelson hal itu merupakan dinamika dalam demokrasi.
“Kita hargai itu karena itu adalah proses demokrasi,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna kemarin, Wakil Bupati Hendra Hemeto yang juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo tak hadir. Soal ketidakhadiran Wakil Bupati, Nelson mengatakan, dia sudah menginformasikan agenda rapat paripurna tersebut ke Wakil Bupati.
“Soal ketidakhadirannya saat ini, tak jelas alasannya. Saya sudah konfirmasi ini juga ke Sekda. Ini saya informasikan (dalam rapat paripurna.red) agar jangan sampai dikemudian hari ini nanti (kondisi ini.red) akan muncul,” jelas Nelson.
Setelah melakukan walkout, tiga fraksi langsung memberikan keterangan pers. Kepada wartawan, Irwan Dai menyoroti gaya kepemimpinan Ketua DPRD dalam rapat paripurna yang dinilai arogan. “Dalam Tatib mengamanatkan jika ada perubahan jadwal rapat yang sudah diputuskan Banmus harusnya itu dibahas. Makanya kita interupsi untuk skorsing lima menit untuk menentukan lanjut tidaknya paripurna. Tetapi tidak disetujui oleh Ketua DPRD,” tegasnya. Irwan menyampaikan perubahan jadwal rapat paripurna hanya disampaikan melalui whatssup. Menurutnya, ini tindakan keliru.
“Itu mekanisme yang salah. Padahal ada tatib yang mengaturnya. Karena dari awal kami sudah keluar maka dalam pembahasan (perubahan APBD.red) nanti kami tidak akan ikut terlibat,” tegas Irwan. Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase menepis tudingan bahwa dia arogan dalam memimpin rapat paripurna.
“Dimana arogansinya. Saat semua orang melakukan interupsi saya berikan kesempatan. Saat pak Waka Roman melakukan interupsi itu setelah palu sidang diketuk. Padahal sebelumnya saya sudah menanyakan tiga kali sebelum mengetuk palu sidang,” ungkapnya.
Soal perubahan jadwal paripurna, Syam mengatakan, perubahan dilakukan karena pada pagi hari, eksekutif ada pertemuan Dan perubahan itu sudah disampaikan kepada pimpinan fraksi. “Yang saya hubungi pertama adalah ketua Fraksi PKS Eman Mangopa. Disusul Wakil Ketua Irwan Dai, Ketua Fraksi Golkar Iskandar Mangopa, Waka Roman saya hubungi tak diangkat. Maka saya hubungi Ketua Fraksi NasDem Jarwadi Mamu. Setelah mereka setuju saya hubungi Ketua Fraksi PAN Ningsih Nurhamidin, Ketua Fraksi Demokrat Nasir Potale dan Ketua Fraksi PDIP Ali Polapa, setelah itu saya bagikan tentantif malam dan semua mengatakan setuju, jadi sangat mengherankan jika itu yang menjadi pemicu interupsi hingga memilih walkout,” ungkap Syam. Syam memastikan, perubahan waktu pelaksanaan rapat paripurna tidak melanggar tata tertib. Karena yang berubah hanya jamnya bukan harinya. “Mulai besok masuk pembahasan RAPBD-P dan saya berharap mereka yang walkout bisa sama-sama membahas karena ini semua untuk kepentingan rakyat Kabupaten Gorontalo,” tandas Syam. (wie)
Discussion about this post