Gorontalopost.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), menemukan perbedaan data, baik terhadap data jumlah penduduk maupun data luas wilayah, saat pembahasan rencana peraturan daerah tentang organisasi tata kerja (OTK) Pemerintah Daerah. Untuk itu, rencananya pihak Pansus OTK akan menyurati Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus, Ridwan Arbie, kemarin. Menurutnya, data dari pemerintah daerah itu sedang dibahas. “Tiba pada saatnya untuk menentukan tipologi masing-masing OPD kita belum menemukan itu, karena data valid atau konkrit itu semuanya belum terkumpul,” kata Ridwan.
Menurut Ridwan, pihaknya akan menyurati pihak BPS pada pekan berjalan ini, dalam rangka untuk pemenuhan dan sinkronisasi data tersebut, agar dalam pembahasan untuk melahirkan produk hukum benar-benar sesuai dengan data yang ada. “Karena kami di Pansus OTK itu kami ingin data valid dan kongkrit agar kita bisa bicara dalam menentukan satu OPD dengan tipologi itu benar-benar sesuai data atau sesuai perintah regulasi,” jelas Ridwan.
Menurutnya, data tersebut sangat diperlukan dalam pembahasan ranperda tersebut, khususnya tipelogi untuk kecamatan. “Kan kita harus tau lebih ke spesifik lagi, kalau data yang kami pegang tidak sama dengan data yang disodorkan oleh pemerintah daerah,” tandas Ridwan Arbie. (abk)
Discussion about this post