Terkait Aduan Guru Ngaji Biau, Komisi 1 Minta Penjelasan Dari Desa

Gorontalopost.id – Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) kembali menerima aduan masyarakat yang kali ini terkait dengen pemberhentian guru ngaji di Desa Biau Kecamatan Biau.

Terhadap aduan tersebut, komisi 1 pada Senin (11/7) kemarin melaksanakan rapt bersama dengan perangkat Desa Biau untuk meminta penjelasan terkait dengan adanya aduan tersebut. Kepada awak media ini, Wakil Ketua Komisi 1, Matran Lasunte menjelaskan bahwa aparat desa telah datang dan duduk bersama dalam rapat tersebut dan menjelaskan persoalan aduan soal pemberhentian guru ngaji dengan tidak hormat atau sepihak. “Tadi ini kami Komisi 1 menggelar rapat bersama dengan perangkat desa Biau Kecamatan Biauterkait dengan pemberhentian guru ngaji dengan tidak sesuai prosedur atau tidak hormat” jelasnya.

Terhadap aduan tersebut, pihak desa melalui Penjabat Kepala Desa Kades menjelaskan bahwa untuk proses pemberhentian itu telah sesuai dengan mekanisme yang ada. “Pihak desa tadi dijelaskan bahwa terhadap pemberhentian guru ngaji tersebut telah sesuai dengan prosedur, ada surat pemberhentiannya yang dikeluarkan oleh desa dan telah ditandatangani” kata Matran.

Selain terhadap pemberhentian, aduan juga termasuk soal gaji guru ngaji yang katanya belum dibayarkan untuk selang beberapa bulan. Dan terhadap persoalan tersebut juga telah dijelaskan oleh pihak desa kata Matran, bahwa untuk gaji tersebut telah dibayarkan.

“Persoalan ini juga telah dilaporkan kepada bupati dan informasinya bupati telah memerintahkan pihak Inspektorat untuk melakukan audit terhadap persoalan tersebut” tegasnya.

Komisi 1 jugaaka mengagendakan kembali pertemuan dengan mengundang pihak terkait termasuk Inspektorat kata Matran guna meminta penjelasan terkait dengan hasil audit yang mereka lakukan. “Dan kepada guru ngaji tersebut juga kami akan undang sekaligus membawa SK pengangkatan dan pemberhentian yang ada. Kami juga masih akan mengkonfrontir akan hal ini, pasalnya kepada desa masih penjabat, sehingga bgaimana dengan kewenangannya” tandasnya. (abk)