Gorontalopost.id – Gorontalo masih bertahan dalam 10 daerah termiskin di Indonesia, tapatnya pada posisi nomor 6. Kondisi itu yang harusnya menjadi konsentrasi kerja Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Hamka Hendra Noer, kedepan. Hal ini disampaikan mantan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, kepada Gorontalo Post, Ahad (15/5).
Menurut Gusnar, posisi Hamka sebagai Penjagub saat ini, berbeda dengan posisi Tursandi Alwi sebagai pejagub pertama pada tahun 2001, dan Zudan Arif Fakhrullah di tahun 2017 sebagai penjagub Gorontalo yang ke-dua.
Dijelaskanya, era Tursandi Alwi, fokus utama yang dilakukan adalah menyusun organisasi perangkat daerah, DPRD,dan mempersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
“Pada era penjabat gubernur, Zudan Arief Fakhrulloh, fokus tugasnya adalah mengawal pemilhan gubernur dan wakil gubernur. Masa waktu kedua penjabat gubernur tersebut singkat 6 – 9 bulan,”jelas Gusnar.
Sedangkan lanjut Gusnar, Hamka Hendra Noer bisa saja menjabat Penjagub lebih dari dua tahun, sehingga tugasnya tidak hanya mempersiapkan Pilkada serentak dan tugas membina ketertiban masyarakat.
“Tapi, lebih dari itu adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Gorontalo,”ujarnya. Isu kemiskinan, lanjut Gusnar, menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan seorang kepala daerah.
Mantan ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo ini menilai, dalam 10 tahun terakhir Provinsi Gorontalo masih belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sebab secara nasional Provinsi Gorontalo masih bercokol pada peringkat 5 atau 6 daerah termiskin di Indonesia.
Potret kemiskinan itu, yang membuat Gubernur ke 2 Gorontalo ini berharap, agar Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, untuk berkonsentrasi menurunkan dan membawa Gorontalo keluar dari provinsi miskin di Indonesia.
Harapan itu, didasarkan pada tahun 2009 – 2012 saat pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Tony Uloli (GI-TU), terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan, yakni mencapai 6,3 persen. Padahal pada saat itu, kata Gusnar, APBD Provinsi Gorontalo relatif lebih kecil dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Pemerintahan GI-TU hanya berlangsung lebih dari dua tahun itu, termasuk yang sukses mengani kemiskinan di Gorontalo.
“Kegagalan menurunkan angka kemiskinan, dapat dinilai Pemprov tidak dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, dampaknya menyulitkan masuknya investasi karena daya beli masyarakat yang rendah, dan menghianati cita-cita pembentukan Provinsi Gorontalo 20 tahun silam,”tandas Gusnar yang kini menjabat tenaga profesional politik dalam negeri Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI itu.
“Jadi ukuran kinerja penjabat gubernur kali ini tidak hanya mempersiapkan Pilkada, sebab masa jabatannya panjang. Berbeda dengan masa jabatan penjabat gubernur sebelumnya yang hanya 6 bulan. Saya berharap kemiskinan dapat diperhatian serius,”tandasnya. (tro)
Discussion about this post