Gorontalopost.id – Kewenangan penjabat gubernur (Penjagub) memang terbatas, namun untuk urusan mutasi aparatur sipil negara (ASN), tetap boleh dilakukan.
Caranya, mendapat izin langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini hanya berlaku bagi ASN yang tidak mendukung program strategis nasional. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik di Jakarta, Jumat (13/5) mengatakan, pihaknya sudah meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan otoritas kepada Pj kepala daerah terkait hal tersebut.
“Ketika ada ASN yang tidak mendukung program strategis nasional kita ganti atas izin Mendagri,” ujar Akmal yang juga Pj Gubernur Sulawesi Barat.
Pada dasarnya, lanjut Akmal Pj memang tidak diperbolehkan melakukan rotasi pegawai berdasarkan Pasal 132A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sebab, yang diperbolehkan melakukan rotasi hanya pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau kepala daerah. “Saya ini (pj) bukan PPK, wakil (kepala daerah) saja enggak boleh. Kalau kepala daerah berhalangan (izin mutasi) bisa ke presiden melalui Mendagri,” terangnya.
Akmal menyebut Pj harus menerapkan aturan tegas itu kepada ASN di wilayahnya. Sebab, menjalankan program strategis nasional merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami ditugaskan presiden pasti kami eksekusi, bagi yang tidak mau eksekusi pilihannya dua. Anda (ASN) minggir dulu, saya cari ASN yang mau,” terangnya.
Adapun program strategis nasional meliputi reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, infrastruktur starategis, pembangunan sumber daya manusia. Serta penanganan pandemi covid-19.
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menegaskan, dalam PP nomor 6 tahun 2004, ada empat pengecualian dilakukan Pj kepala daerah, yang pertama adalah dilarang melakukan mutasi, dilarang mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya, dilarang melaksanakan pemekaran yang tidak sama dengan kebijakan negara, dan dilarang mengambil keputusan-keputusan yang sudah menjadi keputusan pejabat sebelumnya.
Namun, Tito melanjutkan, keempat (larangan) itu, boleh dilakukan sepanjang ada persetujuan dari Mendagri. Dengan demikian, kewenangan Pj kepala daerah sama halnya dengan kepala daerah, tapi ada sejumlah ketentuan yang berbeda.
“Artinya, sementara kewenangan-kewenangan sama seperti kepala daerah, tapi coba lihat di PP 6 tahun 2005 atau PP 49, itu diatur di situ,” katanya. Oleh karena itu, mantan Kapolri ini tidak sepakat apabila Pj kepala daerah disebut tidak memiliki kewenangan.
Sebab, pada Pasal 65 Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dikatakan apabila terjadi kekosongan kepala daerah, wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugasnya.
“Apa itu tugasnya? seluruh (tugas) yang menjadi kewenangan kepala daerah, kecuali 4 yang tadi dan itu bisa dilakukan dengan izin Mendagri. Kenapa saya katakan ada izin Mendagri? Karena wakil kepala daerah atau Pj bukan pejabat pembina kepegawaian (PPK), yang PPK itu kepala daerah. Itu kata UU No 5 tahun 2014 (UU ASN). Itu kenapa harus ada izin,” kata Tito. (tro/mi/sn)
Discussion about this post