Gorontalopost.id – Anggota Komisi IV DPR RI Mufti Anam menilai Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya wibawa di depan rakyat dan produsen menyikapi persoalan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng.
Pernyataan itu disampaikan Mufti di hadapan Mendag Muhammad Lutfi dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
“Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng,” kata dia. Mufti menyebut sejak Januari 2022 sudah ada beberapa Permendag menyelesaikan persoalan minyak goreng.
Namun, dia melihat tak ada satu pun aturan yang dibuat berimplikasi positif terhadap penurunan harga minyak goreng. Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai pemerintah melalui Kemendag masih gagal dalam memproteksi rakyat dari persoalan komoditas minyak goreng.
“Maka harapan kami, Pak Menteri, menjadi pelajaran berharga untuk bagaimana tidak terjadi hal seperti ini (kenaikan harga minyak goreng, red),” beber legislator Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Ichsan Firdaus mengkritik keras Mendag Muhammad Lutfi karena lebih menyalahkan mafia ketimbang introspeksi diri atas masalah yang terjadi.
“Artinya, jangan sampai kebijakan yang salah, yang ditunjuk orang lain. Ini yang saya minta,” kata Ichsan dalam forum yang sama.
Menurut dia, Mendag Lutfi sebagai pejabat juga memiliki beberapa kekeliruan dalam menangani persoalan minyak goreng. Semisal, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu membuat 7 aturan yang tidak konsisten di dalam menangani kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng.
Kemudian, kata Ichsan, Mendag Lutfi juga membuat aturan menangani persoalan minyak goreng tanpa berkoordinasi dengan kementerian lain.
“Ini beberapa tahun terakhir, setiap ada kelangkaan komoditas, misalnya ada kelangkaan daging, nanti yang disalahkan mafia,” ujar politikus Fraksi Partai Golkar itu. (ast/fat/jpnn)
Discussion about this post