Tanpa Jeda, NKRI Sembilan Kali WTP

BPK Sarankan Pemda se KTI Belajar di Gorontalo

GORONTALO – GP – Badan pemeriksa keuangan (BPK) kembali menyematkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2020. Ini kali kesembilan tanpa jeda, Pemprov Gorontalo dalam pemerintahan Nyata Karya Rusli-Idris(NKRI) mendapat opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah itu, artinya selama duet NKRI memimpin Pemprov Gorontalo, laporan keuangan berada pada kewajaran, sesuai dengan standar akutansi pemerintah.

Opini WTP disampaikan langsung ketua BPK RI, DR. Agung Firman Sampurna, pada rapat paripurna DPRD dalam rangka Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo, Jumat (11/6). “Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2020, tidak ditemukan masalah signifikan yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dengan demikian laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Menurutnya, tidak mudah untuk memperbaiki tata kelola, apalagi pertanggung jawabannya yang dilaksanakan dalam tekanan pandemi covid-19, yang membatasi jarak sosial dan fisik. Namun demikian, pekerjaan yang relatif berat itu dapat diselesaikan dengan kebersamaan dan semangat gotong-royong.

“Lebih dari itu ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Terkait sistem internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun tidak memberikan dampak material terhadap kewajaran material laporan keuangan,” tambahnya.
Ketua BPK Agung Firman mengapresiasi konsistensi Pemprov Gorontalo dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang sesuai dengen ketentuan, sehingga WTP mampu dipertahankan.

Agung Firman mengaku, menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah pertama yang ia sambangi untuk menyerahkan opini WTP. Menurutnya hal tersebut bukan tanpa alasan. Gorontalo menjadi percontohan pelaporan keuangan yang baik khususnya untuk daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur (KTI). “Kenapa kami datang ke Gorontalo, karena pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan keuangannya tepat pada waktunya. Ini yang kita harapkan agar semua pemerintah provinsi di kawasan Indonesia Timur melakukan hal yang sama. Ini sangat penting,” kata Agus.

Menurutnya, pelaporan keuangan tepat waktu khususnya bagi pemerintah di kawasan Indonesia Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Masih ada yang terlambat menyampaikan dari yang seharusnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir namun molor hingga bulan ketujuh. “Akuntabilitas itu kan bertahap, pertama kan mereka laporkan dulu. Ini masih ada yang terlambat, ada yang bulan enam, bulan tujuh. Ini berdampak pada kepatuhan, akuntabilitas, manfaat dan ada risiko,” tegasnya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kehadiran Ketua BPK RI ke Gorontalo. Menurutnya kesempatan ini menjadi sebuah kehormatan baginya dan pemerintah daerah. “Hari ini kita menerima LHP langsung diberikan oleh beliau (Ketua BPK RI). Di tengah kesibukan beliau dan di tengah pandemi covid-19, tapi alhamdulillah beliau beri kesempatan pertama kali (datang) yakni di Provinsi Gorontalo,” ujar Rusli.

Pemprov Gorontalo juga mencatat rekor sembilan kali berturut turut meraih opini WTP di era kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Termasuk opini WTP untuk lima kabupaten dan satu kota. Menurut Rusli Habibie, pencapaian WTP sembilan kali tanpa jeda, tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan. “Penyerahan LKPD tahun ini merupakan penyerahan yang sangat berarti bagi kami, karena laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh bapak ketua BPK RI, terimakasih pak telah meluangkan waktunya. Saya yakin dan percaya tim BPK RI, akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan dalam mengelola keuangan daerah,” beber Rusli.

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). “Tahun ini WTP yang ke-9, sehingga 9 kali berturut turut kami WTP, walaupun masih di sana-sini banyak kritikan-kritikan bahkan mungkin tidak mempercayai hasil audit kita. Sehingga itu terima kasih kami ucapkan pak, untuk tim BPK dan untuk rekan-rekan DPRD,” tandasnya.

Rapat paripurna ini juga turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana, perwakilan unsur Forkopimda dan perwakilan pimpinan OPD. (tro)