GORONTALO – GP – Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) terus mensosialisasikan pembangunan keluarga, terhadap stakeholder dan mitra. Seperti yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Jumat (11/6). Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Idris Rahim ini, menghadirkan narasumber nasional, seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr.Hj. Nihayatul Wafiroh, dan penyuluh utama BKKBN, H.Nofrijal.
Dalam penyampaianya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr.Hj. Nihayatul Wafiroh mengatakan pentingnya program Bangga Kencana dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Program yang dijalankan BKKBN ini merupakan bukti kehadiran negara dalam urusan kependudukan. Kualitas penduduk itu, ditentukan sejak awal, yakni pada saat kehamilan. Perencanaan kehamilan menurutnya penting dilakukan pasangan suami isteri.
Ia menekankan agar menghindari empat terlalu, yakni terlalu muda. Usia wanita yang mengandung agar tidak terlalu muda, lantaran bisa berbahaya bagi ibu bayi. Selanjutnya tidak terlalu sering hamil, sebab itu juga berdampak tidak sehat bagi ibu bayi. Tidak terlalu banyak anak, yang khawatirnya membuat anak tidak terurut, berikutnya agar jangan terlalu tua, sebab itu juga masuk kategori kehamilan yang tidak sehat.
Bu Ninik, sapaan Dr.Hj. Nihayatul Wafiroh, menekankan berencana dalam keluarga juga bisa menghindari anak dari kategori stunting. Kondisi stunting kini menjadi perhatian pemerintah. Ia berharap program Bangga Kencana dapat dilakukan sebaik-baiknya di Gorontalo, sehingga stunting bisa ditekan. Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim, dalam kesempatan itu juga menekankan, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana), patut didukung. Di Gorontalo kata dia, program ini sudah berjalan baik.
“Indikator keberhasilan Bangga Kencana ini terlihat dari hasil Sensus Penduduk tahun 2020 di mana terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk Gorontalo sebesar 1,10 persen,” ungkap Wagub Idris Rahim. Namun demikian lanjut Idris, masih banyak persoalan kependudukan yang harus dituntaskan bersama oleh pemerintah daerah, BKKBN, dan mitra kerjanya. (tro)
Discussion about this post