LIMBOTO -GP- Entah apa sebab musababnya, yang pasti Golkar Kabupaten Gorontalo (Kabgor) kini sedang dirundung persoalan internal. Yang mulai menyeruak ke permukaan belakangan ini, menjelang hajatan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua DPD II yang baru. Padahal Golkar Kabupaten Gorontalo belum lama berpesta. Merayakan kemenangan partai di Pilkada. Setelah Ketua DPD II Golkar Hendra Hemeto berhasil terpilih menjadi wakil bupati berpasangan dengan Nelson Pomalingo.
Tanda-tanda perpecahan di tubuh Golkar Kabgor mulai muncul setelah salah satu pengurus yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai, terang-terangan menyatakan akan maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD II di Musda. Beberapa hari setelah itu, Irwan Dai bersama tokoh Golkar Boliyohuto yang juga menyatakan siap maju di Musda yaitu Warsito Sumawiyono menggelar pertemuan dengan mayoritas pengurus kecamatan (PK) tanpa kehadiran Ketua DPD II, Hendra Hemeto.
Perpecahan ini makin kentara, setelah Hendra Hemeto menggelar rapat evaluasi pengurus di kantor DPD II Golkar Kabgor, Sabtu (5/6). Dari 19 PK, yang datang menghadiri rapat itu, hanya 2 PK yaitu PK Pulubala dan PK Batudaa. Sementara 17 PK lainnya tak hadir dalam rapat yang baru dimulai pukul 11.30 wita atau molor dari rencana awal pukul 09.00 wita.
Karena yang datang hanya sedikit, rapat yang sedianya akan dilaksanakan di aula terpaksa dipindahkan di ruang Ketua DPD II. Rapat itupun berlangsung terutup. Diwawancarai usai rapat, Hendra Hemeto mengaku tak mau ambil pusing dengan ketidakhadiran 17 PK tersebut. Yang mereka pikirkan hanya kepentingan pribadi. Bukan kepentingan partai,” ketus Hendra Hemeto.
Menurutnya, rapat tersebut sejatinya untuk mengevaluasi pengurus. Yang dievaluasi termasuk dirinya. “Buka saja untuk mengevaluasi pengurus tapi mengevaluasi kepemimpinan saya,” ungkapnya. Pada kesempatan itu Hendra mengklaim, selama memimpin Golkar Kabupaten Gorontalo, dia berhasil mencapai target kemenangan partai. Misalnya kemenangan di Pilgub 2017 dan Pilbup Kabgor 2021.
“Padahal banyak orang yang meragukan kepemimpinan saya, bahkan beberapa kader dan pengurus banyak yang mencibir saya. Mengatakan ‘Wolo Otawa Le Hendra To Politik’ (Apa yang Hendra tahu di Politik.red). Tapi cibiran ini bisa dijawab dengan prestasi yang dicapai karena kekompakan dan soliditas partai,” tambahnya. Yang tak hadir dalam rapat evaluasi DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo itu, termasuk enam anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Hendra memastikan akan menjatuhkan sanksi organisasi untuk mereka. “Tetap akan diberikan sanksi organisasi,” tandasnya.
Sekretaris DPD II Golkar Kabgor Husin Panigoro menambahkan, rapat evaluasi itu sesungguhnya tidak hanya diarahkan untuk pengurus dan PK. Tapi juga fraksi Golkar, organisasi pendiri dan organisasi sayap. Menurutnya, yang melaporkan kinerja hanya pengurus yang hadir rapat. “Ada kekecewaan. Karena pak Ketua (Hendra.red) berharap yang mendapatkan amanah partai harus mempertanggungjawabkannya. “Bahkan wakil ketua yang terdiri dari 12 bidang, yang menyampaikan laporan hanya satu bidang saja,”ucap Husin.
Menurutnya, para pengurus yang tak hadir rapat dipastikan akan mendapatkan sanksi. Tindakan ini akan menjadi catatan khusus bagi Ketua Partai. Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa saat dikonfirmasi soal ketidakhadiran satupun personil fraksi mengaku pihaknya tak mendapatkan undangan atas rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo itu.
“Saya tak menerima informasi rapat, kalaupun (undangan.red) melalui Whatsapp, saya sudah tak tergabung dalam grup partai. Saya sudah dikeluarkan,” ujarnya. “Padahal sebagai ketua fraksi saya seharusnya ada di grup itu untuk mengetaui perkembangan organisasi,” tandas Iskandar. (wie)
Discussion about this post