LIMBOTO-GP-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo, menjadi dinas dengan anggaran terbesar. Total Rp 414 miliar anggaran infrastruktur akan digarap tahun ini. Besarnya anggaran ini, membuat risiko penyimpangan juga semakin besar. Sebagai langka antisipasi, Dinas PUPR menggelar rapat kerja bidang infrastruktur, Kamis (7/4/2021) di Hotel Damhil UNG.
“Kegiatan ini guna memberikan pemahaman tentang Pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK) bagi para pemangku kepentingan, percepatan pekerjaan proyek, serta menghindari penyimpangan sehingga tidak terjadi kerugian negara dalam pelaksanaan program,” jelas Kepala Dinas PUPR Rony Saharmain.
Ia memaparkan, alokasi anggaran untuk Dinas PUPR mencapai Rp 414 miliar, dengan rincian DAK Rp 57 miliar, dana PEN Rp 339 miliar, DID Rp 6 miliar, DAU sebesar Rp 11 miliar. Karena itulah, untuk Rakor ini pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dan KPPN sebagai narasumber. Serta para ULP, pemenang proyek untuk bidang marga dan PTSA, PPTK dan PPK, serta Konsultan sebagai peserta.
Sementara itu ditemui usai kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Hadijah U Tayeb, mengatakan rapat kerja itu penting untuk menyamakan persepsi antar semua pihak terkait.
“Mudah-mudahan setelah rapat kerja ini mereka akan action pada kegiatannya dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan,” jelas Hadijah.
“Karena memang Dinas PU ini saat ini banyak anggaran yang harus dituntaskan. Sehingga butuh semangat, butuh kemampuan, dan ketenangan dalam bekerja. Setelah rapat kerja ini mereka bisa bekerja dengan baik dan benar. Karena kita ingin sukses dan selamat. Seperti apa yang disampaikan pak bupati pada kita setiap saat,” pungkas Dia. (Nat)
Discussion about this post