GORONTALO, GP – Walikota Gorontalo, Marten Taha, Rabu (24/3) kemarin, secara resmi melantik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan yang dilangsungkan di Auditorium utama Bank Indonesia perwakilan Gorontalo itu, dirangkaikan dengan kick off gerakan 1000 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), QRIS di pasar tradisional Liluwo dan QRIS dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dalam sambutannya, Marten mengatakan, pelantikan TP2DD yang didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah itu, bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.”Terutama untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETP), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat yang mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional,” jelas Marten.
Sehingganya itu, kata Marten, pihaknya sangat mendukung adanya TP2DD yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait. Yang nantinya, lanjut Marten, akan mampu mendorong inovasi percepatan dan perluasan ETP, serta integrasi ekonomi dan keuangan digital, dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.
Marten juga mengatakan, ditengah semakin tingginya kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, Pemerintah Kota Gorontalo dan BI perwakilan Gorontalo terus mendukung program ETP.
“Dukungan dan sinergi antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan Bank Indonesia, berperan strategis untuk bersama-sama mendorong percepatan implementasi ETP, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Sehingga, dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan akses keuangan dan dari sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran,” tandasnya. Walikota mengungkapkan, Pemerintah Kota Gorontalo sejatinya telah melakukan ETP sebelum ada istilah TP2DD yang menjadi wadah pelaksanaan ETP.
Bentuknya dengan menyediakan berbagai kanal pembayaran non tunai yang bekerja sama dengan berbagai pihak. “Dari sisi pendapatan telah dilaksanakan pembayaran online atas pajak bumi dan bangunan yang dikerjasamakan dengan Bank Sulutgo dan instansi lainnya. Dari sisi belanja, sejak tahun anggaran 2018, kami telah melaksanakan seluruh transaksi belanja yang dibayarkan secara non tunai melalui aplikasi kasda online dengan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS),”
pungkasnya.(rwf)
Discussion about this post