JAKARTA – GP- Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memecat pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga terlibat tindak pidana suap terkait penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak.
Selanjutnya, Sri Mulyani menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut pejabat dan pihak-pihak yang terlibat. “Kemenkeu tidak akan menoleransi tindakan koruptif di lingkungan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu. Terhadap pejabat Ditjen Pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip JPNN, Rabu (3/3).
Ia merahasiakan nama oknum pejabat Ditjen Pajak yang terlibat tindak pidana suap tersebut. Sebab, dia masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dan tengah diproses. Langkah tersebut dilakukan agar penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja Ditjen Pajak Kemenkeu,” kata Sri Mulyani.
Menkeu juga mendukung KPK dalam mengusut kasus suap penurunan nilai pajak tersebut. Dia bahkan siap bekerja sama dengan lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri itu. “Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan KPK di dalam melakukan upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan dan sumber lain yang diatur oleh Undang-undang. Kami juga bekerja sama dengan KPK mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Kemenkeu,” kata Sri Mulyani. (tan/jpnn)
Discussion about this post