BONBOL-GP- Debat calon kepala daerah Pilkada Bone Bolango putaran kedua kembali diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemarin (11/11). Sayangnya, debat antara calon bupati itu, tak dihadiri satu kontestan. Yaitu calon bupati, Kilat Wartabone. Meski begitu, pelaksanaan debat tetap berlangsung alot.
Tiga calon bupati yang beradu visi misi yaitu petahan Hamim Pou, mantan bupati Ismet Mile dan mantan Ketua DPRD Rusliyanto Monoarfa terlibat perdebatan panas soal isu kemiskinan. Saat membuka kegiatan debat, Ketua KPU Bone Bolango, Adnan Berahim menyampaikan ketidakhadiran Kilat Wartabone dalam pelaksanaan debat itu karena alasan sakit. “Yang bersangkutan telah menyampaikan surat secara resmi ke KPU melalui tim kampanyenya. Juga dilampiri surat keterangan dokter bahwa bersangkutan dalam keadaan sakit dan harus istirahat selama 3 hari. Surat itu tidak merinci sakit apa hanya menerangkan bahwa bersangkutan kurang sehat atau sakit, ” jelas Adnan. Karena dalam kondisi sakit, Kilat Wartabone tidak akan dijatuhi sanksi karena tak hadir dalam debat.
Adnan Berahim menjelaskan, pedoman teknis dalam keputusan KPU RI nomor 465 mengamanatkan paslon yang menolak hadir dan tidak memiliki alasan jelas maka diberi sanksi berupa pemotongan sisa penayangan iklan kampanye 14 hari di media cetak dan elektronik. Sementara jika ada yang tidak hadir karena sifatnya mendadak seperti sakit dapat menyampaikan secara tertulis alasan ketidakhadirannya ke KPU RI. ” Hal tersebut tidak ada sanksi kecuali memang sengaja menolak untuk tidak hadir, jadi bersangkutan tidak diberi sanksi, “jelasnya. Meski Kilat Wartabone tak hadir, pelaksanaan debat calon bupati tetap berjalan alot. Perang argumen terjadi pada isu pengentasan kemiskinan. Ismet Mile yang pernah menjadi Bupati periode 2003 sampai 2010 menyatakan saat dia menjabat Bupati, hanya butuh 5 tahun saja untuk mampu menurunkan kemiskinan 13 persen.
Pada 2005, sesuai data BPS angka kemiskinan di Bone Bolango menurut Ismet mencapai 30 persen atau setara dengan 36 ribu orang. Tapi pada 2010 kemiskinan bisa ditekan hingga mencapai angka 17 persen atau setara 25 ribu orang miskin. Artinya selama 5 tahun angka kemiskinan bisa ditekan sebesar 13 persen atau setara 11 ribu orang. Padahal APBD saat itu hanya sebesar Rp 400 miliar. Tapi menurut Ismet, selama 10 tahun kepemimpinan Hamim Pou, angka kemiskinan dalam 10 tahun hanya hanya turun 1 persen. Itu artinya APBD tidak diarahkan untuk menunjang kepentingan rakyat. “Itu fakta, itu data BPS, jadi kita akan benahi itu semua,”ujarnya.
Menanggapi sorotan ini, petahana Hamim Pou menyatakan, justru di era kepemimpinannya, angka kemiskinan di Bone Bolango justru menjadi terendah termasuk kesenjangannya dari daerah lain. “BPS justru menegaskan bahwa kita ini adalah persentasi kemiskinan terendah di Provinsi Gorontalo yakni sebesar 16,12 persen. Demikian pula soal kesenjangan ingat ada dua alat ukur kesejahteraan itu yakni tingkat persentasi kemiskinan dan Kesenjangan, sehingga kita juga yang terendah kesenjangannya ” jelasnya. Hamim juga tidak sependapat jika IPM Bone Bolango disandingkan dengan Kota Gorontalo. Sangat wajar bila IPM Kota Gorontalo sangat tinggi. Karena Kota Gorontalo merupakan ibu Kota Provinsi. Kota Gorontalo juga menjadi pusat pendidikan dan kota jasa. “Maka semua anggaran masuk ke sana. Tak heran IPMnya 76 sekian. Kita Bonbol kabupaten baru tapi sekarang ada diperingkat 1 diantara 5 Kabupaten dan IPM 69,63.
Sehingga tidak lama lagi bergeser ke poin 70 dan akan menjadi Kabupaten yang satu satunya maju di Provinsi Gorontalo,” ujarnya. Sementara itu, calon bupati Rusliyanto Monoarfa menyatakan, angka kemiskinan di Bone Bolango dari 2010- 2018 berada pada angka sebesar 17 persen. Oleh karena itu, perlu ada inovasi untuk menekan angka kemiskinan. Misalnya memanfaatkan potensi wisata misalnya olele dan wisata Hiu Paus. Dia menyatakan akan memperjuangkan dua wisata ini sebagai wisata dunia sebagaimana anggaran yang bakal diberikan Bappenas sebesar Rp 60 miliar. ” Konsep ini akan kami tuangkan dalam tema dari desa membuka jendela dunia menuju Bonbol Kota Dunia. Kedepan ini betul-betul harus diseriusi sehingga kami berharap dengan pemimpin baru pemimpin yang cepat Insya Allah lebih melayani. Sehingga kualitas pelayanan lebih prima, adil merata dan punya solusi, cepat tanggap, terbuka dan transparan dan berkeadilan,” ujarnya.(csr)
Discussion about this post