Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo telah mengajukan Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna tingkat I yang berlangsung di Deprov Gorontalo, kemarin (14/9).
Ranperda APBD diserahkan langsung Gubernur Gusnar Ismail dalam rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan, proyeksi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran Rp 1,2 triliun. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 477 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp 797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah memproyeksikan belanja operasi sekitar Rp 1,76 triliun, belanja transfer Rp 152 miliar, belanja modal Rp27 miliar, serta belanja tidak terduga sekitar Rp5 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp11 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp 21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo serta pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo.
Gubernur juga menyampaikan tantangan fiskal daerah seiring tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. APBD induk 2024 tercatat sekitar Rp1,9 triliun, turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dan sekitar Rp1,6 triliun pada 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemprov Gorontalo tetap menetapkan sejumlah target pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan IPM serta pemerataan pendapatan masyarakat.
Sejumlah program strategis juga disiapkan dalam APBD 2027, antara lain pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pengembangan permukiman baru, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Pemprov Gorontalo juga mendorong pembangunan SPAM Regional dengan memanfaatkan pasokan air dari Waduk Bulango Ulu, bantuan bedah rumah sebanyak 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango, pembangunan SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dalam pandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju dan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. (rmb)
Discussion about this post