Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Ekspansi ekspor dan hilirisasi di Gorontalo masih menghadapi persoalan dari hulu hingga hilir. Pelaku usaha mengeluhkan sejumlah kendala, mulai dari transportasi, ketersediaan bahan baku hingga regulasi yang berpotensi menahan laju investasi dan perdagangan keluar daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam temu eksportir yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bersama 16 pimpinan perusahaan di Kota Gorontalo, Jumat (28/8) malam.
Forum itu mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bea Cukai, hingga pengelola Bandara Djalaluddin untuk membedah langsung hambatan yang dihadapi dunia usaha.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengakui persoalan ekspor dan investasi tidak cukup diselesaikan melalui forum seremonial. Menurut dia, pemerintah harus masuk ke persoalan yang dihadapi perusahaan secara lebih spesifik.
“Kalau cuma berpidato semua bisa, tetapi menyelesaikan yang di lapangan, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi,” kata Gusnar. Ia mengatakan persoalan tersebut akan ditangani secara tematik, terutama menyangkut transportasi, pasokan bahan baku dan regulasi.
Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang bagi perusahaan untuk melaporkan hambatan yang membuat kegiatan usaha tidak berjalan optimal. “Jika ada regulasi-regulasi yang menghambat proses kelancaran bisnis, segera serahkan kepada kami, kita akan pilah satu-satu segera diselesaikan,” ujarnya.
Bagi dunia usaha, kelancaran ekspor tidak hanya ditentukan kemampuan produksi. Biaya dan akses transportasi, kepastian pasokan bahan baku serta kepastian regulasi ikut menentukan apakah produk Gorontalo mampu bersaing di pasar luar daerah maupun ekspor.
Karena itu, Pemprov Gorontalo berencana menjadikan forum tersebut sebagai pintu masuk untuk membahas persoalan perusahaan secara lebih spesifik. Pemerintah juga menyatakan siap menjadi fasilitator ketika perusahaan menghadapi persoalan regulasi maupun isu yang berpotensi mengganggu keberlangsungan investasi.
Di sisi lain, agenda hilirisasi mulai diarahkan pada pengembangan industri berbasis potensi daerah. Salah satunya pengembangan hilirisasi ayam yang disebut Gusnar memasuki tahap persiapan lahan. Pemprov Gorontalo kini menunggu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara terkait lokasi yang akan diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat penggunaan lahan, sebelum dilanjutkan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan kerja sama dengan PT Berdikari. Jika proses pertanahan tersebut tuntas, proyek hilirisasi ayam akan memasuki tahapan berikutnya.
Pemerintah berharap pengembangan industri ini tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat rantai ekonomi di Gorontalo. Tantangannya kini bukan sekadar menarik investasi.
Infrastruktur, bahan baku dan kepastian aturan harus bergerak secepat kebutuhan dunia usaha. Sebab tanpa itu, potensi ekspor dan hilirisasi Gorontalo berisiko berhenti sebagai potensi—besar di atas kertas, tetapi tersendat ketika masuk ke lapangan. (tro)
Discussion about this post