gorontalopost.co.id — Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo di tengah tantangan efisiensi anggaran menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan II 2026 yang mencapai 6,20 persen secara year on year (yoy).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Agustus 2026 tersebut menunjukkan perekonomian Gorontalo tetap tumbuh stabil, bahkan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB se-Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebesar 6,20 persen menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Sulawesi. Angka tersebut berada sedikit di atas Sulawesi Tenggara yang tumbuh 6,19 persen.
Sementara itu, dari sisi kontribusi terhadap total perekonomian Pulau Sulawesi, Gorontalo memberikan kontribusi sebesar 3,40 persen.
Kondisi tersebut memperkuat optimisme bahwa arah kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo berada pada koridor yang tepat atau on the track.
Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi juga relatif terkendali. Pada Maret 2026, inflasi Gorontalo tercatat sebesar 2,11 persen, yang menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, mengatakan capaian tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah mulai menempatkan diri pada peran yang lebih tepat dalam mendorong perekonomian daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi harus menjadi satu-satunya penggerak utama ekonomi, tetapi lebih berperan sebagai regulator, sekaligus memberikan stimulasi, fasilitasi, dan arah bagi masyarakat serta sektor swasta untuk berkembang.
“Arah kebijakan Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah saat ini sangat terasa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Wahyudin.
Ia menjelaskan, kondisi efisiensi anggaran menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Setiap program harus memiliki daya ungkit, tepat sasaran, serta mampu memperhitungkan dukungan berbagai pihak yang dapat distimulasi dan digerakkan.
“Pemerintah dituntut untuk sangat selektif dalam pengalokasian program yang harus memiliki daya ungkit dan tepat sasaran serta memperhitungkan komponen dukungan berbagai pihak yang harus dapat distimulasi dan digerakkan,” lanjutnya.
Wahyudin mengakui, tantangan dalam penganggaran pembangunan saat ini dirasakan oleh hampir seluruh pihak. Keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan yang sebelumnya mendapatkan dukungan anggaran.
Masyarakat maupun para pemangku kepentingan, kata dia, tentu ada yang merasakan tidak lagi masuk dalam daftar prioritas, termasuk berkurangnya dukungan terhadap sejumlah aspek yang selama ini mendapatkan stimulasi dari pemerintah.
Namun, kondisi tersebut justru harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian dan kreativitas dalam menggerakkan perekonomian daerah.
“Secara sadar kondisi ini memaksa kita untuk tetap fokus, mandiri dan kreatif, dan kita juga pantas untuk selalu bersyukur,” ungkap Wahyudin.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen menjadi sinyal positif bahwa roda perekonomian Gorontalo tetap bergerak meski pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi.
Ke depan, pemerintah diharapkan semakin mampu menciptakan ruang bagi sektor swasta dan masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ketergantungan terhadap belanja dan investasi pemerintah dapat terus dikurangi, sementara peran dunia usaha dan masyarakat semakin kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. (tro)
Pertumbuhan Ekonomi Se-Sulawesi Triwulan II 2026:
- Gorontalo: 6,20 persen — kontribusi 3,40 persen
- Sulawesi Utara: 5,42 persen — kontribusi 11,69 persen
- Sulawesi Tengah: 5,06 persen — kontribusi 25,32 persen
- Sulawesi Barat: 5,20 persen — kontribusi 4,07 persen
- Sulawesi Selatan: 5,59 persen — kontribusi 43,79 persen
- Sulawesi Tenggara: 6,19 persen — kontribusi 11,73 persen
sumber: bps













Discussion about this post