oleh:
Basri Amin
KOTA kita butuh sejarah yang benar. Kota yang maju harus selalu bisa memastikan (perjalanan) sejarahnya! Kota Gorontalo memperingati HUT-nya yang ke-“298” tahun ini.
Bagaimana ceritanya? Tentu, kita tak bisa menemukan kisahnya yang utuh di baliho dan di acara-acara. Kita butuh pemimpin-pemberani (kota) yang bekerja dengan terobosan yang berkarakter, termasuk berani membereskan “sejarah kota”-nya dan jati-diri kepemimpinan kota yang sebenarnya. Ini bukan soal angka semata dan hendak berlomba menjadi ‘kota tua’ dengan asesori kewaktuan dan kesemuan pencapaian…
Pak Wali Kota Gorontalo yang saya banggakan!
Kiranya berkenan, dengan jujur di sini saya harus nyatakan bahwa Wali Kota sejati tidak bisa didikte oleh sejarah yang mapan dan yang dipatenkan oleh pengetahuan yang tidak teruji-terbuka. Pak Wali pun punya hak yang sama untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru tentang visi dan sejarah kota ini.
Kota Gorontalo ‘298’ tahun?
Dulunya, angka ini “dirumuskan” oleh dua sarjana (sejarah) Gorontalo melalui sebuah seminar dengan waktu yang cukup lama penentuannya. Rujukannya adalah bahwa Kota Gorontalo “menjadi kota” ditandai dengan perpindahan ibu kota kerajaan di masa Maharaja Botutihe dari wilayah Dungingi ke distrik (bendar) kota. Posisinya adalah di pusat kota yang kini ditempati banyak jawatan pemerintah, perdagangan, dan permukiman.
Peristiwanya, menurut kajian bahan seminar oleh Drs. B.J. Mahdang dan Drs. Ibrahim Polontalo (1980) adalah 6 Sya’ban 1170 hijriyah. Di titik inilah “tahun yang akurat” bagi HUT Kota Gorontalo beberapa tahun terakhir ini membutuhkan pemastian dan pemaknaan baru dan yang lebih handal kebenarannya.
Kedua pakar kebanggaan kita tersebut ngotot membaca/merujuk (‘kekeliruan’) salah cetak angka dalam lampiran (peta Gorontalo) yang ditulis oleh Bastiaans tahun 1939, yakni 1140 hijriyah yang kemudian dikonversi menjadi 1728 masehi –sebagaimana hari ini diterima sebagai tahun resmi yang dipakai sebagai dasar perhitungan HUT Kota Gorontalo.
Harus dicatat bahwa pada tahun 1728 masehi, Botutihe “belum menjadi” –atau tepatnya terpilih—sebagai maharaja Gorontalo (perhatikan angka tahun dari data arsip yang dipelajari HJYH, 2005: 157). Sebenarnya, jauh-jauh hari ketika dimintai pertimbangan akademis, Prof. S.R. Nur telah mengirim sejumlah catatan, pertanyaan dan dokumen pendukung dari Makassar melalui suratnya tertanggal 1 Oktober 1979 –dalam suasana pembahasan HUT Kota Gorontalo di DPRD Kota Gorontalo tahun 1979. Beliau sudah mengoreksi angka 1140 hijriyah itu, tetapi dengan tetap mensahkan angka 6 Sya’ban. Angka 1140 hijriyah adalah keliru dan itu munculnya (hanya) di lampiran peta Gorontalo, sementara dalam isi tulisan Bastiaans tertulis 1170 hijriyah. Tahun inilah yang mestinya sebagai dasar pokok perhitungan dan sewajarnya harus ditelaah lanjut dan mendalam oleh pakar-pakar yang mumpuni dalam bidang hitung-menghitung hijriyah dan masehi, dst.
S.R. Nur mencuplik rinci beberapa rujukan berbahasa Belanda bahwa 6 Sya’ban 1170 hijriyah itu adalah tahun 1756 masehi, bukan tahun 1728. Dari sini, konversi tahun hijriyah ke masehi menjadi persoalan pertama dan utama (a). Selanjutnya, persoalan kedua (b) adalah periode pemerintahan Maharaja Botutihe.
Kajian dua orang ahli arsip/sejarah kolonial yang punya otoritas terhadap dokumen-dokumen asli di abad ke-18 ternyata menemukan bahwa periode Sultan/Raja Botutihe adalah 1736-1757 masehi. Beliau dikenal visioner. Naik tahta pada 9 Juli 1737. Beliau menandatangani kontrak dengan VOC pada 8 Juli 1737 dan dipaksa memenuhi kontrak-kontrak sebelumnya (9 Juli 1710, 26 September 1730 dan 23 Maret 1678 (Nur, 1979). Data tersebut tidak sederhana karena berdasarkan riset bertahun-tahun dan dikerjakan menurut metodologi sejarah yang ketat.
Nah, kini mana yang benar untuk dirujuk, tahun 1728 atau 1756 (padangan Prof. S.R. Nur). Temuan S.R. Nur sangat jelas paralel dengan data arsip kolonial sebagaimana ditemukan oleh pakar sejarah dan arsip. Data periode maharaja Botutihe juga sudah pas. Karena manalah mungkin tahun 1728 menjadi rujukan padahal Botutihe menjadi raja nanti pada tahun 1736 sampai 1757. Maka, adalah juga jauh lebih benar dan sah bahwa Kota Gorontalo didirikan di masa maharaja Botutihe di periode pemerintahannya, bahkan di “tahun puncak” kariernya sebagai maharaja yakni tahun 1756, setahun sebelum beliau akhirnya diturunkan oleh penguasa kolonial. Konversinya, 6 Sya’ban 1170 = 26 April 1756 (kajian Prof. S.R. Nur). INI yang lebih masuk akal dan handal untuk diperingati sebagai HUT Kota Gorontalo dan syukur-syukur bahwa catatan ini diutarakan kembali di awal bulan April 2026.
Sebenarnya, HUT Kota Gorontalo yang melacak sumber-sumber sejarahnya bermula dari pembahasan di DPRD Kodya Gorontalo pertengahan tahun 1979, di masa H. Dj. Rachman sebagai Ketua DPRD dan Jahya Thalib sebagai Ketua Komisi A. Sementara Drs H.A. Nusi sebagai Walikota. Sebelumnya, yang terjadi adalah HUT Kota Gorontalo diperingati dengan merujuk UU No. 29 Tahun 1959 tentang Kotapraja Dati II-Gorontalo.
Di masa maharaja Botutihe, interaksi (ekonomi) global dan posisi Gorontalo di Sulawesi semakin tampak dan mempunyai reputasi yang meluas. Pengaruhnya bahkan sampai ke Teluk Tomini dan beberapa jaringan perdagangan Asia Tenggara. Maharaja ini pernah dipandang tidak loyal kepada VOC karena usaha-usaha dia memperkuat jejaring ekonomi kerajaannya, bahkan tercatat punya hubungan baik dengan orang-orang Mandar, Bugis dan beberapa kekuatan ekonomi lainnya (China, Arab, dst) yang terkenal berpengaruh besar di utara Sulawesi.
Kota Gorontalo kini sebaiknya membahas jati diri peradabannya yang sebenarnya di tengah-tengah perubahan urban governance yang semakin mendesak banyak hal. Jangan sampai kita menjadi kota “tua” –yang mohon maaf!— yang akan disebut orang sebagai kota tua – “tua keladi”. Jangan sampai terjadi karena kita bangga dengan martabat Kota ini. ***
Penulis adalah penulis aktif sejak tahun 1993;
Peneliti Utama Pusat Studi Dokumentasi (PSD) H.B. Jassin;
Belajar leadership di Universitas Birmingham, U.K.
Surel: basriamin@gmail.com
Discussion about this post