Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID & TP2DD dengan tema “Akselerasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Penguatan Sinergi Program Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo yang Inklusif & Berkelanjutan” di Ballroom Saronde Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Rabu (4/2) pekan lalu.
Pertemuan yang dihadiri Sekda Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim itu, dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebagai langkah nyata mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap jika TPID Gorontalo pada 2025 cukup sukses yang ditunjukkan dengan inflasi 2025 yang relatif rendah sebesar 2,52% (yoy).
Keberhasilan dalam program pengendalian inflasi tersebut membuat Provinsi Gorontalo berhasil meraih runner-up TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025. Penghargaan juga diberikan kepada Kota Gorontalo yang juga berhasil meraih runner-up TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2025.
Selanjutnya, untuk memitigasi lonjakan inflasi tinggi pada komoditas pangan strategis serta untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian, program hilirisasi pangan perlu terus didorong khususnya yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Gorontalo. Komoditas yang perlu mendapatkan perhatian adalah beras, cabai rawit, bawang merah, perikanan, dan jagung (pakan ternak).
“Pengembangan komoditas tersebut diharapkan juga sejalan dengan agenda prioritas nasional terkait swasembada pangan, pembangunan desa, koperasi desa dan kelurahan merah putih, dan UMKM,”ujar Kepala Perwakilan BI Gorontalo, Bambang Setya Permana.
Kata dia, pengendalian inflasi yang terintegrasi dari sisi hulu, perantara, dan hilir berbasis komoditas, diharapkan dapat mewujudkan end state sasaran inflasi 2,5% ±1% (yoy), peningkatan produktivitas hasil pertanian, serta terjaganya persediaan dan pasokan antar waktu dan wilayah.
Sejalan dengan penguatan pengendalian inflasi, HLM juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Bank Indonesia Provinsi Gorontalo—bersama Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait yang tergabung dalam TP2DD diamanatkan untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Elektronifikasi transaksi diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secaratransparandan akuntabel, sekaligus memperluas kanal penerimaan daerah secara non tunai. (tro)
Discussion about this post