Pejabat Pemprov Berebut Kursi Komisaris BUMD, Gubernur Turun Langsung Lakukan Wawancara

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang mencari komisaris baru. Kursi jabatan mentereng dalam struktur perusahaan itu, dibidik pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Saat ini terdapat tiga pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov yang tecatat mengukuti seleksi calon komisaris. Akhir pekan lalu, mereka diundang langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.

Sebagai pemegang saham BUMD, Gubernur melakukan wawancara langsung terhadap para calon komisaris. Wawancara tersebut menjadi tahapan akhir sebelum penetapan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Wawancara turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim dan Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Syahrul M. Biki. Tiga calon komisaris yang mengikuti tahapan akhir ini adalah Budiyanto Sidiki, Aryanto Husain, dan Danial Ibrahim.

Dikutip dari kanal resmi Pemprov Gorontalo, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Syahrul M. Biki menjelaskan bahwa wawancara langsung oleh gubernur merupakan bagian dari proses seleksi lanjutan calon komisaris BUMD. Tahapan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya para peserta mengikuti Uji Kompetensi dan Uji Kelayakan (UKK).

Ia menyebutkan, ketiga calon tersebut merupakan hasil seleksi internal dari pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Seleksi dilakukan terbatas di internal OPD.

“Dari awal memang hanya diikuti oleh tiga orang, karena kami melakukan seleksi awal berdasarkan usia, masa jabatan, dan pengalaman agar tidak berbenturan dengan masa pensiun,” jelas Syahrul.

“Karena memang komisaris BUMD ini diambil dari pejabat struktural di provinsi, bukan dari luar. Makanya dia secara terbuka, tapi terbuka di lingkungan OPD saja. Bukan dibuka secara umum,” imbuhnya.

Syahrul menambahkan, UKK yang telah dilaksanakan meliputi tes tertulis, potensi akademik, psikotes bekerja sama dengan psikolog, penyusunan makalah, serta wawancara dengan tim penguji. Seluruh hasil penilaian tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan.

Ia menegaskan, satu nama yang diputuskan nantinya akan dibawa ke RUPS internal provinsi untuk ditetapkan sebagai komisaris BUMD. Masa jabatan komisaris tersebut merupakan kelanjutan periode sebelumnya dengan sisa waktu sekitar dua tahun.

“Keputusan akhir sepenuhnya menjadi hak prerogatif gubernur sebagai pemegang saham tertinggi BUMD, berdasarkan hasil UKK dan wawancara,” ungkap Syahrul. (tro)