Gorontalopost.co.id — Dalam upaya percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Gorontalo, Gubernur Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo dan Ketua Deprov beserta Komisi II, mengulik keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menata sektor pertambangan rakyat. Pengelolaan pertambangan rakyat di NTB digadang-gadang menjadi percontohan nasional.
Kunjungan Gubernur Gusnar Ismail bersama rombongan diterima langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerjanya, Senin (13/10/2025), didampingi Forkopimda NTB, Kapolda, Ketua DPRD, Kajati, dan dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, kolaborasi antara Polda dan Pemprov NTB dalam pembentukan koperasi tambang dan percepatan penerbitan IPR menjadi pokok bahasan utama.
Gubernur Gusnar Ismail mengapresiasi strategi kolaboratif NTB tersebut. Di satu sisi Polda NTB menutup semua celah pintu masuk bahan berbahaya seperti mercury dan sejenisnya dalam aktifitas tambang rakyat, di sisi lain Pemprov NTB mendorong percepatan penerbitan IPR melalui skema koperasi tambang.
“Ini tentu menjadi wujud nyata penegakan regulasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya sekedar memberikan pembatasan, tetapi juga memberikan solusi keberpihakan atas kesejahteraan penambang rakyat,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, saat dimintai penjelasan usai pertemuan itu.
Langkah yang dilaksanakan di Pemprov NTB ini akan menjadi pembelajaran penting bagi Provinsi Gorontalo dalam menyiapkan strategi yang efektif dan tepat dalam mengembalikan tata kelola oertambangan rakyat.
Pembentukan koperasi tambang dan opsi kerja sama koperasi dengan pemilik modal yang menguntungkan kedua belah pihak, akan menjadi role model untuk ditiru dan kembangkan di Gorontalo.
Selain melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Gubernur Gusnar Ismail juga melakukan pertemuan dengan Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan bersama jajaranya. Pertemuan lanjutan itu membahas hal yang lebih bersifat teknik operasional menyangkut kiat dan kolaborasi pengembangan koperasi tambang.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sangat tertarik dengan skema koperasi pertambangan di NTB yang berdampak positif bukan hanya pada pengendalian lingkungan, namun juga telah memberi dampak pada pengurangan angka kemiskinan.
“Hal menarik dari koperasi pertambangan di NTB adalah dampak nyatanya terhadap pengurangan angka kemiskinan. Skema yang dijalankan di sini tidak hanya berhasil dalam pengendalian lingkungan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Ini yang ingin kita terapkan di Gorontalo,” kata Gusnar.
Sejumlah masukan penting juga diperoleh pada pertemuan itu. Mulai dari kemudahan dan fasilitas bagi koperasi dalam pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), kepengurusan inti koperasi oleh masyarakat lokal, hingga elemen lainnya yang ikut sebagai anggota dan anggota luar biasa yang terdiri dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), lembaga swadaya masyarakat, investor, pemerintah, dan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan koperasi juga harus berbasis digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi daring atau online untuk menjamin manajemen keuangan dilakukan secara profesional dan transparan.
Melalui kolaborasi dan pembelajaran dari keberhasilan NTB, Gubernur Gusnar berharap koperasi tambang di Gorontalo dapat naik kelas, sekaligus memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Penerapan koperasi tambang ini akan meningkatkan pendapatan daerah, dan dampaknya bisa dirasakan bukan saja oleh masyarakat lokal, namun cakupannya lebih luas hingga skala kecamatan dan kabupaten,” pungkasnya. (tro)
Discussion about this post