Petani Selalu Gagal Panen, PETI Ancam Ketahanan Pangan

Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU — Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian harus mengambil langkah tegas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Karena tak hanya merusak lingkungan tapi juga mengancam ketahanan pangan.

Kondisi ini terjadi di Kabupaten Pohuwato. Masyarakat di kecamatan Buntulia dan Duhiadaa menghadapi krisis air bersih dan selalu mengalami gagal panen akibat aktifitas PETI.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi situasi ini.

Ditegaskannya, kerusakan lingkungan di Pohuwato, khususnya di Buntulia dan Duhiadaa, adalah bukti nyata betapa berbahayanya tambang ilegal. “Krisis air bersih dan gagal panen ini bukan kebetulan. Ini hasil dari keserakahan tambang ilegal yang menghancurkan tanah dan air kita,” tegas Mikson.

Mikson pun menuntut aparat penegak hukum agar bertindak tegas tanpa kompromi. “Sudah cukup rakyat Pohuwato menjadi korban. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tambang. Kalau dibiarkan, generasi kita hanya akan mewarisi kerusakan,” ucapnya lantang.

Lebih jauh, Mikson menegaskan PETI bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. “Tambang ilegal ini biang kerok penderitaan rakyat. Jangan sampai masyarakat kehilangan masa depan hanya karena kerakusan segelintir orang,” ungkapnya.

Sebelumnya saat Pansus pertambangan mendatangi Kabupaten Pohuwato, warga setempat mengemukakan persoalan yang mereka hadapi. Kasma Bouty (47) , warga setempat, mengaku penderitaan masyarakat semakin berat akibat dampak tambang ilegal tersebut.

Menurutnya, kondisi ini telah merusak kehidupan warga yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan air bersih. “Air sungai yang dulu bisa kami gunakan, sekarang penuh lumpur. Sawah kami sudah gagal panen tiga kali. Ditambah lagi air bersih semakin sulit, ini sungguh menyiksa rakyat kecil,” ungkap Kasma.

Ia juga menambahkan aktivitas tambang seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Kami yang menerima akibatnya langsung. Jangan hanya mencari keuntungan sementara rakyat yang jadi korban,” tegas Kasma. (rmb)