APBD 2026: Air, Jalan, Penghidupan

Oleh:
Hamim Pou

PAGI itu di Bulango Ulu, Ti Ka Yamin—petani jagung—menimbang kadar air panen di teras rumahnya. Harga di tengkulak mudah berubah mengikuti cuaca; jalan berlubang membuat truk enggan masuk saat hujan; sementara anaknya yang baru masuk SMK menambah kebutuhan bulanan. Di kejauhan tampak dinding beton Bendungan Bulango Ulu yang kian selesai.

Harapan Yamin sederhana: kalau air mengalir ke sawah dan jalan produksi dibenahi, panen lebih pasti dan ongkos angkut turun. Dalam wajah Yamin, saya melihat wajah banyak keluarga di Gorontalo: bekerja keras, tetapi masih menunggu kepastian-kepastian kecil agar hidup terasa lebih lapang.

Angka-angka resmi memberi kita cermin. Per September 2024, tingkat kemiskinan masih 13,87 persen—sekitar 170 ribu jiwa—meski membaik lagi pada Maret 2025. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 berada di 3,12 persen; rendah di atas kertas, namun kita tahu pasar kerja mudah goyah ketika musim tidak bersahabat. Inflasi Kota Gorontalo Agustus 2025 sebesar 2,10 persen—terkendali, tetapi daya beli keluarga tetap perlu dijaga.

Di layanan kesehatan, cakupan JKN sudah di kisaran 96–98 persen (UHC), namun kartu akan benar-benar berarti bila puskesmas dan rumah sakit rujukan sanggup melayani dengan obat yang tersedia dan waktu tunggu yang manusiawi. Stunting turun dari 26,9 persen (2023) ke 23,8 persen (2024), masih di atas rata-rata nasional—isyarat bahwa gizi, sanitasi, dan air bersih harus menjadi belanja inti, bukan sisa.

Di ruang kebijakan, APBD 2026 kita hadapi dalam keadaan lebih ketat: pendapatan diproyeksikan turun sekitar 11,92 persen dari 2025—belanja berada di kisaran Rp1,548 triliun—sementara pemerintah juga menyiapkan efisiensi pada 15 pos belanja. Angka-angka ini mengajarkan satu hal: anggaran harus lebih cerdas. Pengalaman saya memimpin daerah mengingatkan, APBD yang baik bukan yang paling ramai judul kegiatannya, melainkan yang paling sedikit tetapi menancap. Bukan berapa banyak kita kerjakan, melainkan seberapa dekat pekerjaan itu dengan kehidupan keluarga seperti milik Yamin.

Bendungan Bulango Ulu memberi janji besar yang harus dijemput lewat APBD. Bukan sekadar irigasi primer, tetapi sampai ke jaringan tersier yang menetes ke petak-petak sawah baru; bukan sekadar membuka akses, tetapi memperkuat jalan usaha tani yang memangkas waktu tempuh dari ladang ke pengering dan pasar; bukan sekadar bendungan, tetapi juga kolam-kolam ikan rakyat yang stabil airnya; bukan sekadar menahan air, tetapi meredam erosi tebing dan mencegah banjir di musim puncak; bukan sekadar beton, tetapi ruang wisata tirta dan pegunungan yang menghidupkan homestay dan stan UMKM desa. Proyek besar akan berarti ketika kita “menyambungkan” manfaatnya ke sawah, ke kolam, ke jalan desa, dan ke kantong warga.

Di sisi layanan dasar, apresiasi perlu diberikan pada cakupan JKN yang sudah UHC. Namun kartu harus berubah menjadi layanan: obat yang tersedia, tenaga kesehatan yang cukup, rujukan yang jelas. Pada pendidikan, keluarga berpenghasilan rendah butuh pegangan agar anak-anak SMA/SMK tidak putus sekolah hanya karena seragam, transport, atau biaya praktik industri. Inilah investasi paling cepat terasa hasilnya: ketika anak tetap sekolah dan orang sakit lekas tertangani, barulah angka-angka ekonomi menemukan makna pada kehidupan sehari-hari.

Ekonomi rakyat kita kuat kala usaha kecilnya tertopang. Banyak pelaku warung, penjahit, pengolah hasil tani, dan nelayan yang sesungguhnya hanya butuh modal kecil, akses pasar yang pasti, dan pendampingan yang sederhana. Belanja pemerintah daerah yang menyerap produk UMKM lokal akan menjadi mesin perputaran uang yang adil. Di saat ruang fiskal sempit, memprioritaskan hal-hal yang dekat dengan pendapatan keluarga—bukan seremonial—adalah pilihan yang bijak.

Kondisi jalan provinsi mantap yang baru sekitar 64,51 persen pada 2024 mengingatkan kita bahwa menurunkan biaya logistik sama pentingnya dengan menambah produksi. Ruas-ruas yang menghubungkan wilayah produksi—jagung, padi, hortikultura—dengan pengering, pasar, dan pelabuhan harus didahulukan; dan yang tak kalah penting, pemeliharaan rutin agar jalan tak cepat kembali rusak. Jalan yang baik bukan hanya memudahkan mobilitas; ia menekan biaya, mempercepat perputaran barang, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan.

Saya menghubungi Ka Dako di Sumalata Timur. Ia bercerita sambil merapikan jaring: ketika gelombang meninggi, hasil turun; ketika es langka di pelabuhan, ikan cepat rusak; ketika solar bersubsidi seret kuotanya, biaya melambung. Ia tidak meminta banyak—hanya kepastian yang sederhana: BBM tepat sasaran, es yang tersedia, tambatan perahu yang aman.

Pada suara Dako saya mendengar pertanyaan yang sama seperti milik Yamin: apakah uang daerah sudah kembali kepada kami—petani dan nelayan—dalam bentuk kepastian-kepastian kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan? Itulah ujian sesungguhnya APBD 2026: menyambung air bendungan ke sawah warga, dan menyambung anggaran ke dapur rakyat. Bila itu yang terjadi, angka-angka di dokumen akan berubah menjadi harapan yang berdiri tegak di Bulango Ulu dan Sumalata.(*)