Gorontalopost.co.id — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri sekaligus memberikan pidato pengantar kebijakan umum anggaran, dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 di DPRD Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan paripurna ke 33, Senin (14/7).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan pada anggaran pemerintah tahun depan. Fokus utamanya adalah mengatasi tingginya angka stunting dan memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang mendesak.
Gubernur secara khusus menyoroti urgensi pemenuhan tenaga kesehatan di tingkat layanan primer yang menurutnya masih jauh dari standar nasional. “Saat ini, rata-rata satu Puskesmas baru memiliki satu dokter. Padahal, menurut ketentuan Kementerian Kesehatan, standar idealnya adalah tiga orang dokter per Puskesmas untuk memenuhi cakupan pelayanan,” tegas Gusnar.
Masalah serius lainnya yang menjadi perhatian adalah prevalensi stunting. Gusnar memaparkan bahwa dari sekitar 1,2 juta penduduk, terdapat kurang lebih 88.000 anak yang mengalami stunting.
Menurutnya, jika tidak ditangani sejak dini, kondisi ini akan berdampak jangka panjang pada kualitas hidup dan tingkat pendidikan generasi mendatang. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Gorontalo merancang solusi konkret melalui alokasi program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran, yang didukung oleh keberadaan dua fakultas kedokteran di Gorontalo.
Selain kesehatan dan pendidikan, program prioritas lain yang turut dianggarkan adalah penguatan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi komoditas, serta penguatan UMKM.
Secara teknis, postur KUA-PPAS 2026 merencanakan pendapatan dan belanja daerah pada angka seimbang, yakni sekitar Rp1,54 triliun. Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp449 miliar dan dana transfer Rp1,09 triliun.
Pemerintah juga menaruh harapan pada potensi pendapatan baru dari fasilitas insinerator limbah B3. Gubernur berharap pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan lancar agar Gorontalo bisa menjadi salah satu provinsi yang RAPBD-nya disetujui lebih awal oleh Kementerian Dalam Negeri.
Di hari yang sama, KUA-PPAS APBD Perubahan juga dibahas. Dalam penyampaiannya, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa KUA-PPAS Perubahan 2025 merupakan respons terhadap arahan prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, Gorontalo ditargetkan memiliki 86 Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), namun saat ini baru tersedia enam unit.
“Kita diinstruksikan segera menyediakan lahan untuk pembangunan 80 SPPG tambahan, baik melalui pendekatan kemitraan swasta maupun penyediaan oleh pemerintah daerah,” ujar Gusnar. Kebijakan strategis lainnya mencakup dukungan terhadap pembentukan dan operasionalisasi koperasi desa Merah Putih di seluruh 279 desa.
Gusnar menyebutkan, seluruh koperasi telah berbadan hukum dan siap untuk diresmikan oleh Presiden pada 19 Juli 2025 mendatang. Tiga koperasi desa di Gorontalo ditunjuk sebagai mock-up nasional, yakni di Desa Hutada’a dan Desa Gandaria (Kabupaten Gorontalo), serta Desa Hulawa (Kabupaten Pohuwato).
Dalam KUA-PPAS Perubahan 2025, Pemprov Gorontalo juga menyiapkan sejumlah studi kelayakan dan dokumen teknis sebagai persiapan program 2026, di antaranya studi kelayakan pembangunan flyover Simpang Lima Telaga, redesain kawasan Islamic Center Gorontalo, Detail Engineering Design (DED) untuk rehabilitasi SMA Pinogu dan SMA Tilongkabila, serta penyusunan blueprint pertambangan dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan. (tro/*)
Discussion about this post