Gorontalopost.co.id, KWANDANG – Fraksi Hanura dan PKS, DPRD Gorut, menyoroti soal peningkatan PAD yang rendah dan juga menyarankan soal penataan pola pembayaran dari manual ke sistem digital.
Juru bicara Fraksi Hanura dan PKS, Windra Lagarusu menyampaikan terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun 2024, kemampuan fiskal Kabupaten Gorontalo Utara telah terpublish di berbagai media itu sangat rendah, sehingganya pekerjaan utama bupati itu adalah bagaimana PAD dapat ditingkatkan.
“Saya menyarankan dalam rangkan meningkatkan PAD, pertama kita tata dulu yang sudah berjalan sekarang, dari pembayaran manual ke proses digital, supaya tidak terjadi kebocoran- kebocoran pembayaran” ungkap Windra.
Lanjut dikatakan bahwa pihaknya mengantongi data dari Badan Keuangan Provinsi, khususnya dari pajak kendaraan bermotor, itu tingkat kepatuhan Gorontalo Utara dalam membayar pajak itu hanya 40-45 persen. “Coba bayangkan kalau kita bisa angkat ke angka 80 persen berapa miliar yang akan masuk sebagai pendapatan dari opsi pajak” tegasnya.
Hal ini tentu perlu diperhatikan, untuk itu kami menyarankan agar diaktifkan penagihan sampai dilevel pemerintah desa. Selama ini hanya samsat, bahkan Badan Keuangan belum optimal untuk mengenjot opsi pajak kenderaan bermotor. “Perlu ada kolaborasi diantara kita semua, kami dari DPRD sangat mendorong ini karena sama-sama kita dibiayai oleh APBD” ujarnya.
Hal ini dikatakan oleh Windra karena kita dibayar, digaji mahal. Kalau kita abai terhadap hal ini, bagaimana kondisi Gorontalo Utara kedepan, dengan kondisi fiskal yang rendah. “Kalau kita mau membawa pendekatan agama kita ini seperti orang yang masih menerima zakat, karena masih menerima transfer dari pusat, menandakan kita belum bisa mandiri” tandasnya. (abk)
Discussion about this post