Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Ratusan masyarakat penambang dari Kabupaten Bone Bolango, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (14/5).
Mereka mengajukan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD untuk segera menetapkan kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dalam aksi itu, sejumlah anggota DPRD turut menerima mereka, termasuk ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, Meyke Camaru.
Dalam aksi itu, sejumlah kesepakatan yang terutuang dalam nota kesepahaman antara DPRD dan massa aksi tercapai, yakni
1. Menghentikan aktivitas PT Gorontalo Minerals di wilayah yang diduduki masyarakat penambang, terutama di titik Bort 1, 3, 9, dan Batu Gergaji.
2. Menghentikan tindakan penahanan terhadap material tambang rakyat oleh pihak perusahaan dan aparat keamanan.
3. Mendorong penyelesaian konflik antara PT GM dan masyarakat penambang secara menyeluruh.
4. Meminta DPRD segera mengundang Gubernur Gorontalo dan Bupati Bone Bolango untuk membahas penyelesaian konflik ini.
Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru, menegaskan jika DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat dengan langkah-langkah konkret. Ia menyebut, melalui Pansus Pertambangan, pihaknya mendorong lahirnya legasi yang berpihak pada penambang. “Tidak mungkin kami memunafikkan nasib mereka,” tegasnya.
Anggota fraksi Golkar ini memastikan, jika dewan segera mengambil langkah strategis seperti melakukan investigasi terhadap perusahaan tambang yang dituding merugikan masyarakat.
Menurut Meyce, Pansus akan mengundang pihak perusahaan untuk memberikan keterangan di hadapan DPRD. “Investigasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas mereka beririsan dengan kepentingan rakyat,”terangnya.
Ia menyebut, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam konflik antara masyarakat penambang dan perusahaan pengelola pertambangan, seperti PT Gorontalo Minerals (GM).
Sebelumnya, masyarakat penambang menggelar aksi besar-besaran, mereka bergerak dari Desa Bulodawa, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, dan bergerak menuju sejumlah lokasi aksi, salah satunya adalah DPRD Provinsi Gorontalo. (mg-08)












Discussion about this post