Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Mengikuti Rakor Pembangunan Sekolah Raykat Dukung Sekolah Rakyat, Pemprov Usulkan Tiga Lokasi

Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial mulai mengoordinasikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia diminta ikut mendukung dan membantu dari aspek penyediaan lahan, perizinan, penyiapan guru dan tenaga pendidik.

SEKOLAH Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari kalangan ekonomi miskin ekstrem. Sebagai tahap awal, sekolah dengan model berasrama itu akan dibangun di 53 lokasi se-Indonesia.

“Tahun ini kan baru 53 daerah, itu yang sudah fix. Sudah visit tanahnya, clean and clear. Kemudian kita kemungkinan besar belum masuk di situ tahun ini, tahun depan insyaallah bisa masuk karena kita harus melengkapi lagi kebutuhan luas areal lahan,” jelas Gusnar Ismail usai mengikuti Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui sambungan Zoom Meet, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut kata Gusnar, Pemprov Gorontalo sudah mengusulkan tiga lokasi yang menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ia belum mau merinci di daerah mana saja sekolah itu akan dibangun. Kementrian Sosial mensyaratkan luas lahan minimal lima hingga 10 hektare per sekolah.

“Kita sudah siapkan lahan, walaupun lahan itu masih kurang, persyaratannya lima hektare atau enam hektare, kita masih baru memiliki tifa sekian hektare. Nanti ya kita akan tambah lagi, tapi paling tidak lokasinya kita sudah usulkan,” sambungnya.

Gusnar mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf untuk mengeksekusi rencana tersebut. Pihaknya mengundang Sekretaris Jenderal PBNU itu untuk datang dan meninjau lokasi pembangunan.

“Beberapa hari lalu, saya satu pesawat dengan beliau, sudah cerita banyak menyangkut itu. Saya undang ke Gorontalo dan beliau sangat senang diundang. Nanti kita tunggu informasi yang lebih lanjut dari Pak Menteri menyangkut sekolah rakyat itu,” sambungnya.

Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak usia sekolah dari ekonomi miskin ekstrem. Data dari Kementrian Sosial menyebut Provinsi Gorontalo masih memiliki penduduk miskin ekstrem kurang lebih 88 ribu jiwa. Calon peserta didiknya juga cukup besar yakni usia SD masih sebesar 14.394 jiwa, usia SMP sebanyak 7.840 jiwa dan SMA 7.858 jiwa. (tro/*)