Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU – Para wakil rakyat di Deprov Gorontalo langsung merespon aspirasi para sopir truk kontainer yang disampaikan saat berunjuk rasa di kantor Deprov Gorontalo, kemarin (16/10). Ratusan massa yang tergabung dalam ikatan sopir truk kontainer itu mengeluhkan pembatasan jam operasional.
Selain itu, massa juga mengeluhkan pemberlakuan jalur yang dapat dilintasi oleh kendaraan ekspedisi juga tidak sesuai dengan harapan, dengan rute yang terbilang jauh, dan hanya memperlambat proses bongkar muat barang.
Dalam tuntutannya, para sopir kontainer ini meminta pemerintah dapat menambah jumlah jam kerja, yang awalnya hanya berkisar empat jam lamanya, yakni mulai pukul 05.00 Wita, hingga pukul 09.00 Wita. Ratusan Sopir kontainer ini mengancam pemerintah dengan menggelar aksi mogok kerja panjang, jika tidak mengindahkan harapan mereka.
Dalam surat pernyataannya, ratusan sopir kontainer ini juga mendesak pemerintah untuk menindak lanjuti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, yang langka di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Endi salah satu sopir kontainer mengakui, penerapan aturan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ini, membuat para sopir kontainer sering mengalami keterlambatan pendistribusian barang ekspedisi. Selain itu, molornya waktu pendistribusian barang, sering mendapat komplain dari pihak gudang yang melakukan pemesanan.
“Kami juga dilema. Kadang pemilik gudang komplain kalau terlambat melakukan pemasokan barang. Sementara rute yang kami tempuh tidak sesuai estimasi pemesanan,” kata Endi. “Gudang itu sudah paling tinggi tutup sore hari. Jadi kalau rute kami terbatas, komplain pun masuk dikami sebagai orang ekspedisi. Jadi kami minta pemerintah dan dinas terkait untuk merubah aturan sebelumnya,” tandasnya.
Menanggapi keluhan ini, anggota Deprov Gorontalo yang menerima unjuk rasa itu menggelar pertemuan dengan massa aksi dengan menghadirkan langsung Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh para sopir.
“Pada prinsipnya kami mendesak agar Penjagub segera merespon keluhan ini. Karena ancaman mogok kerja yang disampaikan oleh para sopir truk ini bisa memengaruhi aktifitas ekonomi di Gorontalo,” ungkap salah satu anggota Deprov Faisal Hulukati.
Dia meminta agar pemerintah provinsi agar bisa mencari solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Yaitu para sopir truk kontainer dan masyarakat pengguna jalan lain. “Harus ada win-win solution dari pemerintah provinsi,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post