Gorontalopost.id, GORONTALO – Panitia seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Dikutip dari https://kpk.go.id/id/hasil-seleksi-administrasi-calon-pimpinan-dan-calon-dewas-kpk, sebanyak 236 orang dinyatakan lulus dalam fase tersebut. Menariknya, dari 236 nama itu, satu diantaranya menarik perhatian publik Kota Gorontalo.
Nama itu adalah Nuryanto, yang saat ini tengah menjabat Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo. Pasalnya, keikut sertaan Nuryanto pada seleksi pimpinan lembaga anti rasua, baru diketahui setelah dinyatakan lolos dalam tahap seleksi administrasi.
Nuryanto sendiri bukan orang baru dipemerintahan. Dia meniti karir sebagai auditor ahli di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di lembaga itu, Nuryanto menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama 25 tahun.
Selanjutnya, dia dipinang Pemerintah Kota Gorontalo diera Adhan Dambea sebagai Inspektur. Cukup lama Nuryanto menjabat Inspektur, yakni 11 tahun.
Nuryanto juga pernah diusulkan menjadi penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo pasca masa jabatan Marten Taha berakhir. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih nama Ismail Madjid untuk mengisi posisi tersebut.
Tidak dipilihnya Nuryanto duduk sebagai Pj Wali Kota Gorontalo, bukannya dia kurang mumpuni. Namun, diprediksi karena peran dia sangat dibutuhkan di Badan Keuangan. Maklum, ditangan Nuryanto, keuangan Kota Gorontalo terkelola dengan baik.
Hal itu dibuktikan dengan tak ada riak-riak dipublik atas pengelolaan keuangan di Kota Gorontalo. Hal itu tak lepas dari kemampuan manajemen yang dimilikinya.
“Analisa saya, beliau tidak dipilih sebagai suksesor Pak Marten Taha, karena beliau hebat dalam mengatur keuangan daerah. Lihat saja buktinya keuangan Kota Gorontalo yang sampai dengan saat ini stabil. Tidak seperti beberapa daerah di Gorontalo yang carut marut, bahkan ada yang defisit,” ucap seorang warga Kota Gorontalo, Anwar ketika berbincang dengan wartawan koran ini.
Nuryanto sendiri ketika diwawancara mengaku bahwa yang memotivasi dirinya mengikuti seleksi Capim KPK karena menginginkan adanya program pencegahan korupsi, utamanya di daerah.
“Selain penindakan, yang terpenting adalah kita mulai lakukan pencegahan korupsi mulai sejak dini yaitu pada generasi bangsa yang akan datang. Selama ini sudah ada program pencegahan korupsi di sekolah-sekolah dengan program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di sekolah dan kampus,” tandas Nuryanto, Ahad (28/7/2024).
Begitu juga, lanjut Nuryanto, didunia pemerintah daerah sudah ada program Monitoring Centre For Prevention (MCP) atas 8 area rawan korupsi. “Nah, itu yang harus diperkuat sisi pencegahannya, ketimbang penindakan yang juga diperlukan, tapi belum ada efek jera,” smabung Nuryanto.
Masih kata Nuryanto, program pencegahan korupsi juga dilakukan pada siklus anggaran pendapatan dan belanja baik daerah maupun negara. Hal itu, menurutnya bisa dimulai dari perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggungjawabannya.
“Banyak sektor yang masih perlu dibenahi untuk pencegahannya terutama yang terkait perizinan, pengadaan barang dan jasa, pendapatan negara atau daerah, pengelolaan aset negara dan daerah, serta penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di K/L dan pemda,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirilis timsel Capim KPK, setelah administrasi, seleksi akan dilanjutkan ke fase tes tertulis. Peserta yang dinyatakan berkompeten pada tes tertulis, akan dipilih 10 besar terbaik untuk menjalani fit and proper test di DPR RI.(rwf)
Discussion about this post