gorontalopost.id Ribuan buruh yang tergabung dalam kelompok tenaga tebang tebu Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa secara spontanitas di PT PG Gorontalo, Sabtu (10/6/23). Ini buntut dari adannya penghentian aktivitas penebangan tebu dan operasional angkutan tebu secara mendadak pula oleh pihak manajemen perusahaan yang sangat berdampak signifikan terhadap penghasilan para buruh tersebut.
Pantauan Gorontalo Post, aksi unjuk rasa berlangsung selama lima jam itu dimulai sejak pukul 09.00 wita hingga pukul 14.00 wita. Para massa aksi memblokir akses jalan di depan kantor PT PG Gorontalo menggunakan batang kayu berukuran besar. Selain itu sejumlah mobil truk dipalang di jalan. Hal ini praktis membuat arus lalu lintas kendaraan operasional perusahaan maupun milik masyarakat lumpuh. Ironisnya dalam aksi unjuk rasa itu tidak ada satpun petugas pengamanan berseragam polisi dari pihak kepolisian setempat yang mengamankan lokasi tersebut.
Dalam orasinnya, salah satu orator Suharti Adam, yang juga Ketua Kelompok Kerja tenaga tebang tebu meminta kejelasan dari pihak perusahaan soal adannya penghentian aktivitas penebangan tebu. “Kami meminta kejelasan soal adanya peghentian aktivitas tebang tebu. Kalau memang ada permasalahan dengan pihak kepolisian jangan sampai menggangu jalannya produksi pihak perusahaan, karena tentu ikut berdampak pula terhadap para pekerja terutama penebang,”ujar Suharti yang diamini para massa aksi yang lain.
Diungkapkan Suharti, para ketua kelompok tenaga tebang tebu sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk tenaga, dan ketika tebangan tebu dihentikan, maka tentu banyak yang menjadi pengangguran. Hampir 90 persen masyarakat dari mekar jaya bekerja di perusahaan pabrik gula, sebab rata-rata mereka sudah tidak memiliki lagi lahan dan kini mereka jadi buruh penebang tebu.
Menurutnya, ketika ini dihentikan, maka secara otomatis para tenaga buruh tebang tebu kehilangan pendapatan. “Tenaga tebang yang menjadi tanggung jawab saya sekitar seratus orang lebih. harapan saya untuk bapak kapolres kalau memang ada kebocoran asap, maka ada jalan tempuh atau solusi lain dengan tidak mengehentikan aktivitas perusahaan. Agar kami para tenaga buruh tetap bisa melaksanakan aktifitas kerja sebagaimana biasannya. Semoga pak Kapolres dan Kapolda bisa mendengarkan keluhan kjami karena tenaga ini membutuhkan kerja, karena jujur sehari saja tidak kerja tidak bisa makan. Jangan korbankan masyarakat,”tegas Suharti.
Plantation Manager PT PG Gorontalo, Iswinarno Dananjaya, SP saat dikonfirmasi mengatakan, penghentian aktivitas tebangan tebu bukan tanpa alasan. Menurut Iswinarno hal ini disebabkan adannya penghentian produksi di pabrik gula buntut adannya tindakan pemasangan police lain (Garis polisi) di pabrik gula itu sendiri pada Jumat (9/6/23) sekitar pukul 15.00 Wita. “Kami mendapat informasi bahwa di bagian Boiler sudah dipolice line yang konon katannya ada laporan dari masyarakat perihal adannya kebocoran asap, tapi dari pihak pabrik sendiri sudah melakukan kroscek tidak ada kebocoran,”ungkap Iswinarno.
Kalaupun memang ada kebocoran kata Iswinarno, pihaknya siap untuk perbaiki tanpa harus melakukan tindakan police line seperti itu. “Ya, kalaupun bocor, kan hanya sebentar saja memperbaikinya, tapi pihak Polres Gorontalo malah tidak mau kebocoran itu diperbaiki dan minta dihentikan mesinnya. Nah kami mempertanyakan apa sebenarnya yang diinginkan pihak kepolisian?,”tanya Winardi.
Apalagi diakui Iswinarno, pihak perusahaan sudah menunjukan langsung kepada petugas kepolisian dimana letak kebocorannya, dan petugas tidak bisa menunjukan hal itu. malah petugas ngotot untuk tetap melakukan police line Boiler tersebut. Apalagi diungkapkan Iswinarno, saat itu masih dalam proses giling gula sehingga untuk mematikan Boiler butuh waktu hingga lima jam.
Sebaliknya jika proses giling dihentikan, maka dampaknya ke tenaga kerja tujuh ribu Ribu orang, tenaga tebang sebanyak 4.200 orang, yang jumlahnya mencapai belasan ribuan orang, mobil operasional sebanyak 700 unit yang notabene milik masyarakat tidak beroperasi. “Jadi yang dirugikan akibat tidak berjalannya pabrik ini belasan ribu masyarakat yang menggantung hidupnya di perusahaan, juga pihak perusahaan. Dari pihak manajemen perusahaan sudah berusaha untuk mengkomunikasikan hal ini ke pihak Polres Gorontalo, tinggal menunggu keputusannya bagaimana, dan juga terkait adannya asap yang ada di pabrik gula selama ini tidak ada masalah, sebab sudah ada data hasil analisa dan dinyatakan sudah sesuai ambang batas emisi udara,”jelas Iswinarno.
Terkait ribuan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa ke perusahaan diungkapkan Iswinarno, bahwa mereka hanya ingin menuntut kenapa pabrik ini dihentikan karena berdampak pula terhadap tenaga tebang yang tidak bisa tebang tebu. “Sehari nggak kerja, maka gak bisa makan, karena penghasilan tenaga tebang berasalh dari sejumlah daerah itu hanya bergantung pada tebangan saja. Terkait pengendapan gula di dalam mesin penggilingan kita sudah tidak proses lagi itu kan gulannya sudah mengeras akibat penghentian mesin boiler,”tutup Iswinarno sembari berharap ada kebijakan dari pihak Polres Gorontalo untuk dapat melihat kondisi masyarakat khususnnya para tenaga tebang tersebut, sebab pendapatan mereka semua tergantung dari berjalannua pabrik atau tidak.
Pabrik Karet Berizin Juga Disegel
Sementara itu dihari yang bersamaan dengan penyegelan pabrik gula, kali ini yakni sekitar pukul 16.15 wita, pihak manajemen pabrik karet juga didatangi sejumlah personel dari Polres Gorontalo maupun Polsek Tolangohula. Hal ini disampaikan Kepala Pabrik Karet Sulistiyono kepada wartawan, kemarin. “Saya kaget tiba-tiba ada polisi yang mengaku dari Polres Gorontalo dan Polsek Tolangohula meminta ditunjukan izin pabrik karet. Saya mengatakan bahwa semua dokumen terkait perizinan berada di kantor, sebab di pabrik tempatnya bukan untuk penyimpanan dokumen, hanya sebatas prooduksi saja,”ungkap Sulistiyono.
Lebih lanjut Sulistiyono mengaku bahwa pihaknya sudah mengarahkan petugas untuk datang langsung ke kantor saja. Namun, petugas tidak mau datang ke kantor. “Saya sempat melarang mereka (polisi,red) melakukan police line pabrik karet, karena saya minta alasan secara logis penyebab mereka mau mempolice line pabrik. Kalau memang ada aduan dari masyarakat atau dinas lingkungan yang mengganggu lingkungan, atau ada hal lain, ist oke silahkan di police line,”tegas Sulistiyono.
Apalagi diakui Sulistiyono, saat dirinya menanyakan surat tugas atau surat perintah untuk melakukan tindakan police line, malah petugas sama sekali tidak bisa menunjukan surat-surat tersebut. “Kami menilaiini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak ada surat tugas atau suat perintah, terus juga tidak ada lapoiran apa-apa dari masyarakat terkait pelanggaran perusahaan. Ibaratnya tidak ada asap, kok tiba-tiba sudah ada api. Perihal semua ijin yang ditanyakan petugas sudah ada jauh sebeluim perusahaan ini beroperasi,”jelas Sulistiyono.
Dampak dari police line pabrik karet ini diungkapkan Sulistiyono mengakibatkan produksi berhenti yang ujungnya mengakibatkan pula kerugioan materil dari pihak tenaga kerja seperti penyadap karet, maupun di pabriknya. “Harapan kami ke Kapolres maupun Kapolda agar bisa mengambil tindakan serius terkait dampak yang dialami akibat penghentian prouksi pabrik. Ya, alau bisa segera dibuka kembali poli line tersebut, karena perihal perizinan yang dipermasalahkan sama sekali tidak ada masalah karena pabrik tersebut memiliki izin dan tidak ilegal,”tutup Sulistiyono.
Kapolsek Tolangohula Ipda Gendut Hartono ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa terkait Police Line itu memang ada laporan masyarakat yang mengeluh adannya kebocoran asap. Tapi untuk mengenai penjelasan lebih detail mengenai hal itu Kapolsek meminta agar wartawan mengkonfirmasi hal itu ke Polres Gorontalo. “Kalau untuk masalah police line itu koordinasi ke Polres. Saya selaku kapolsek yang kita utamakan adalah Harkamtibmas, untuk penegakan hukum itu Reskrim Polres. Saya juga sudah dihubungi pak Wakil Bupati dan saya katakan koordinasi ke Polres
aja,”jelas Kapolsek.
Sementara itu perihal pengamanan demo ditegaskan Kapolsek bahwa setelah begitu mendapat informasi dari Kepala Desa, pihaknya lngsung turunkan tim pengamanan tertutup, baik dari reskrim maupun intelejen dan hal itu itu sudah dilaporkan ke Kapolres Gorontalo selaku pimpinan. “Intinya ada pengamanan untuk aksi warga ke Tolangohula secara tertutup. Sehingga tidak nampak ada polisi berseragam.,”tandas Kapolsek.
Dikonfirmasi terpisah Kapolres Gorontalo AKBP Dadang Wijaya mengatakan, dirinya masih ijin sehingga untuk masalah police line pabrik gula disarankan untuk konfirmasi langsung ke Kasat Reskrim. “Langsung ke kantor aja, ke Kasat Reskrim, Saya lagi ijin,”singkat Dadang. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Gorontalo Iptu Made B Putra saat ditemui di Mapolres Gorontalo tidak berada di tempat. “Kasat tidak ada pak kalau liput begini. Nanti balik besok saja,”ungkap salah satu anggota Reskrim kepada wartawan koran ini. Saat dihubungi via pesan whats app, Kasat Reskrim juga belum memberikan jawaban. (roy)
Discussion about this post