Gorontalopost.id – Perekrutan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sejauh ini belum menjadi solusi maksimal bagi para guru honorer di Gorontalo. Buktinya, masih cukup banyak guru honorer yang tak memiliki kesempatan untuk terekrut menjadi tenaga PPPK gara-gara terbentur formasi perekrutan.
Ini mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi IV Deprov Gorontalo bersama puluhan guru honorer, Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, kemarin (22/5).
Faisal, salah satu guru honorer di SMA 1 Paguyaman pada rapat itu mengaku, dalam rekrutmen PPPK yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir, tak dibuka formasi guru PPPK untuk mata pelajaran ekonomi di sekolahnya. Padahal kebutuhan guru mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Paguyaman selama ini hanya diisi oleh guru honorer. “Saya mengampuh mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10-12 karena tak ada guru PNS untuk mata pelajaran itu. Anehnya, saat perekrutan PPPK guru, formasi untuk mata pelajaran itu tak ada untuk sekolah saya. Sehingga mempersempit peluang saya terekrut menjadi PPPK guru,” aku Faisal.
Dalam rapat itu juga terungkap, penetapan formasi PPPK guru di Gorontalo juga dinilai belum mencerminkan analisis kebutuhan guru. Sehingga memunculkan masalah dalam penempatan tenaga PPPK Guru. Tenaga guru yang lulus PPPK harus menggeser tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah induk.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sitti Maria Lahidjun dalam rapat itu tak menampik tudingan itu. Menurutnya, penetapan formasi PPPK guru untuk SMA sederajat di Gorontalo, memang mengacu pada data pokok kependidikan (Dapodik). “Sayangnya dapodik itu belum mencerminkan analisis kebutuhan guru. Contohnya, ada sekolah yang kekurangan guru agama. Kekurangan itu diisi oleh guru olahraga. Nah dalam dapodik, kekurangan guru agama itu tidak terbaca detail. Karena ada guru yang mengisi mata pelajaran itu, meski tidak linier,” ujarnya.
Dalam rapat kemarin, puluhan guru honorer meminta agar persoalan-persoalan ini dapat disikapi oleh pemerintah provinsi bersama DPRD.
Meresponnya, Ketua Komisi IV Hamid Kuna meminta agar Badan Kepegawaian Daerah bersama Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi bisa memaksimalkan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk para guru honorer di Gorontalo. Apalagi, pada akhir tahun ini ada kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer.
“Ada sekitar 117 guru honorer yang tak lulus seleksi PPPK guru. Saya meminta nasih mereka bisa dipikirkan oleh BKD dan Dikbud,” desak Hamid Kuna.
Kepala BKD Provinsi, Syukri Suratinoyo tak menampik rekrutmen PPPK masih butuh penyempurnaan. Persoalan-persolan yang terungkap dalam rapat kemarin, akan jadi bahan masukan untuk penyempurnaan perekrutan PPPK guru di tahun-tahun berikutnya.
“Untuk 117 guru honorer tadi harus jadi prioritas dalam perekrutan PPPK di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya dalam rapat itu. (rmb)
Discussion about this post