Gorontalopost.id – Wacana pembentukan Koalisi Besar berpontensi berantakan atas manuver partai politik di luar koalisi penggagas (Koalisi Indonesia Bersatu/KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya/KKIR).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes.
Dia menyebut Koalisi Besar (KIB-KKIR) rentan berubah akibat manuver-manuver politik partai di luar koalisi, salah satunya adalah PDI Perjuangan.
“Misalnya saja jika ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PDIP, misalnya membangun komunikasi yang serius dengan salah satu atau dua partai dalam koalisi besar hingga akhirnya berkoalisi, pasti akan mempengaruhi koalisi besar,” katanya dalam keterangannya, Kamis, 13 April 2023.
Selain itu, Arya yang melihat keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai magnet koalisi besar juga dapat menjadi penyebab kerentanan selanjutnya.
“Karena Pak Jokowi menjadi magnet pembentuk dan perekat serta jangkar koalisi, maka ketika interest beliau berubah dan ada pembicaraan yang serius dengan PDIP, maka hal itu akan mempengaruhi koalisi besar,” katanya.
Wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilu 2024 oleh partai-partai anggota KIB dan KKIR, muncul setelah momen silaturahmi para ketua umum Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4).
Arya Fernandes melihat gagasan pembentukan koalisi besar itu dimunculkan untuk mengatasi kebuntuan dan/atau kerumitan di dalam KIB dan KKIR.
Menurut Arya, kebuntuan yang terjadi dalam satu tahun terakhir itu bersumber dari ketidakpastian soal kandidat capres-cawapres oleh dua koalisi politik tersebut.
“Problem atau kerumitan itu tampak dari tidak adanya kepastian soal siapa yang akan didukung baik oleh KIB maupun KKIR, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam setahun terakhir, dan juga tidak ada mekanisme yang disepakati dalam penentuan capres-cawapres,” ujarnya.
Arya melihat keberadaan Presiden Jokowi menjadi krusial karena berperan sebagai jangkar dan magnet pembentuk serta perekat perbedaan di antara parpol anggota KIB dan KKIR.
“Pak Jokowi menjadi jangkar karena beliau dianggap bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan politik yang berbeda di antara partai politik tersebut,” ucap Arya. (fin)
Discussion about this post