Gorontalopost.id – Setelah kurang lebih delapan bulan memimpin roda pemerintah Provinsi Gorontalo menggantikan Gubernur Rusli Habibie, Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, akhirnya melakukan perombakan kabinet. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama itu berlangsung di aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (19/1) sore. Sebanyak 28 pejabat yang dirotasi menempati posisi baru, kendati ada juga di tempat yang sama namun nomenklatur satuan organisasi tata kerja yang berbeda.
Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, nomor 821.2/JPT/BKD/SK/I/19/2023 tentang pengankatan jabatan JPT di lingkungan Pemprov Gorontalo (baca : grafis). Sebelum menerbitkan SK tersebut, Pj Gubernur Hamka Hendra Noer, terlebih dahulu mempertimbangkan surat komisi aparatur sipil negara (KASN) nomor B4347 tertanggal 11 Desember 2022 terkait rekomendasi perubahan hasil uji kopetensi pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemprov Gorontalo, serta Surat Mendagri nomor 100.2.2.6/80 tertanggal 9 januari 2023, hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama hasil uji kopetensi. Seperti diketahui, Hamka memiliki kewenangan terbatas dalam memutasi staf dan pejabat. Ia harus melelui persetujuan Mendagri, lantaran statusnya sebagai Penjabat Gubernur.
Sejumlah pejabat yang dimutasi itu, seperti Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo yang lama dijabat Budiyanto Sidiki bergeser ke pejabat baru, Sofyan Ibrahim yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Diklat. Posisi Kepala Badan Diklat kemudian ditempati Budiyanto Sidiki, namun dengan nomenklatur yang baru, yakni Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), jabatan Kadis Kominfotik juga bergeser dari Masran Ruaf ke koleganya sesama jebolan STPDN, Rifli Katili. Rifli yang juga pernah menjabat Kepala Biro Humas ini, sebelumnya sebagai Kadis Pariwisata. Beberapa pejabat juga dilantik pada posisi yang sama, misalnya Kadis Pertanian, Mulyadi Mario, tetap sebagai Kadis Pertanian, namun dengan nomenklatur yang baru.
Dari pelantikan pejabat tersebut, terdapat empat jabatan yang lowong, yakni Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Dinas PM PTSP, serta Dinas Tenaga Kerja dan ESDM
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zukri Surotinojo menjelaskan, kekosongan pejabat di empat OPD disebabkan pejabat sebelumnya dilantik di OPD lain. Ada juga yang dilantik ulang di tempat yang sama karena perubahan nomenklatur. “Pengisian jabatan yang dilakukan kali ini berdasarkan peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa perubahan struktur OPD. Ada yang dipisah, ada yang dilebur dan ada juga yang lowong,” jelas Zukri usai pelantikan.
Beberapa OPD yang mengalami pemisahan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pisah dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Sosial pisah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Penanaman Modal dan PTSP pisah dengan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM. Dua OPD yang disebut terakhir belum terisi karena pejabat sebelumnya pasca pemisahan dilantik di tempat lain.
Sebaliknya ada dinas yang dilebur seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilebur menjadi Dinas PU, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman. “Ada juga yang tetap di dinas itu tetapi dilantik kembali karena sudah lima tahun menjabat. Ada juga yang dilantik di dinas yang sama karena perubahan nomenklatur. Contohnya Dinas PMD Adminduk Capil yang berubah nama menjadi Dinas Adminduk Capil dan PMD,” beber Zukri. Terkait dengan pengisian jabatan kosong, pihaknya akan segera mengeluarkan surat penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan persetujuan Penjabat Gubernur. Pengisian pejabat definitif harus dilakukan melalui uji kompetensi dan atau seleksi terbuka.
Dalam sambutanya, Pj Gubernur Hamka Hendra Noer, mengatakan, momen pelantikan ini sangat dinanti- nantikan oleh seluruh stakeholders dan pemangku kepentingan. Sebab, sejak ditetapkannya peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, ada beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perangkat daerah. Ada yang dipisah, ada yang dilebur dan ada juga yang lowong.
Olehnya, melalui proses yang lumayan panjang, tahapan rotasi dan pengisian sebagian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemprov Gorontalo telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Mulai dari proses asesmen, job fit, wawancara bersama tim pansel, rekomendasi KASN hingga ijin dari Mendagri. Dengan harapan, JPT Pratama yang duduk saat ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target,” ucap Hamka
Staf Ahli di Kemenpora ini juga menegaskan gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah, sehingga birokrasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. “Saya harap, birokrasi kita harus lincah dan profesional. Jangan muluk-muluk namun sulit dalam realisasinya. Kalau bisa dipermudah, jangan lagi dipersulit. Namun tetap berpedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (tro)
Discussion about this post