Gorontalopost.id – Fraksi gabungan Keadilan dan Perjuangan (FKP) melalui juru bicaranya Amran Mustapa mengkritik persoalan pembagian Anggaran OPD ditahun 2024 nanti. Ini bagian pihaknya memberikan pandangan kritis terkait persoalan itu. Sebab bagaimana tidak menurut Amran, setelah ditahun 2024 nanti Pemda akan melakukan pembayaran PEN ditengah kondisi asumsi DAU yang tidak bertambah namun sebaliknya DAU sudah dipotong. Maka dari itu ia mempertanyakan bagaimana formulasi dan simulasi sistem pembagian anggaran ke OPD pada saat itu. ” Kami ingin tahu formulasi dan simulasinya karena kita memiliki beban PEN yang luar biasa, ” Ujarnya
Tidak hanya itu ia juga melihat dari realisasi PAD saat ini yang hanya mencapai Rp 14 Miliar tentu itu tidak sebanding dengan jumlah PAD yang ditargetkan sebesar Rp 35 Miliar. ” Ibu Bupati ditunjuk koordinatornya begitu optimis memprdiksi PAD sebesar Rp 35 Miliar tapi realisasinya baru sampai pada posisi Rp 14 Miliar. Prediksi sampai akhir tahun Rp 20 Miliar artinya kita tidak tercapai Rp 14 Miliar, ” Jelasnya.
Dari kondisi itu Amran mempertanyakan bagaimana upaya peningkatan, apakah tidak boleh melakukan salah satu indikator untuk melakukan punisment pada OPD yang tidak tercapai PADnya.
Selain itu Amran juga kritik adanya rasionalisasi Belanja Rp 14 Miliar yang disampaikan karena timbul dari akibat tidak tercapainya PAD. Padahal dilain sisi ada ketambahan pembiayaan dari dana PEN Rp 135 Miliar. Ini menyebabkan kontradiksi dan ambivalen lantaran uang bertambah tapi malah melakukan Rasionalisasi. ” Sehingganya kami beri kesimpulan fraksi FKP untuk PEN dan Rasionalisasi kami menyatakantidak setuju dan lain pembahasan diteruskan, ” jelasnya. (csr)
Discussion about this post