Gorontalopost.id – Suharso Monoarfa, sepertinya makin sulit mempertahankan posisinya sebagai ketua umum partai persatuan pembangunan (PPP). Sebab, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, hanya mengakui kepengurusan PPP veris Mukernasm dengan mengesahkan pengajuan perubahan ketua umum PPP dari Suharso Monoarfa kepada Pelaksana Tugas (Plt) Mardiono.
Mardiono merupakan ketua umum PPP hasil Mukernas pekan lalu. Yasonna menyatakan kepengurusan yang sah saat ini di bawah Plt Ketum Mardiono, berdasarkan usulan perubahan struktur DPP PPP yang diajukan kubu Mukernas pada Senin (5/9) lalu. Pengesahan itu tertuang dalam Keputusan Menkumham bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.
“Mengesahkan H. Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” bunyi surat yang diteken Yasonna, Jumat (9/9).
Yasonna beralasan permohonan perubahan ketua umum oleh kubu Mardiono sudah sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan ketentuan pasal 21-26 Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD dan ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. “Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.”
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, saat dikonfirmasi soal surat pengesahan Mardiono Plt ketua umum, belum merespons.
Sementara Yasonna, pada Jumat (9/9) siang, masih menyebut surat permohonan dari kubu Mardiono itu masih dikaji. “Sedang kita kaji,” ujar Menkumham Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/9).
“Ya akan kita proses sesuai aturan,” imbuhnya.
Surat pengesahan kepengurusan PPP itu mulai berlaku sejak ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly pada Jumat (9/9) kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengungkapkan berkas kepengurusan baru yang diserahkan partainya ke Kemenkumham hanya perubahan pada Ketua umumnya saja, yaitu pergantian Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono. “Yang selebihnya hanya adalah dokumen-dokumen lampirannya mulai dari surat undangan, keputusan Majelis-majelis, kemudian pengurus harian, kemudian Mukernas, semuanya,” pungkas Arsul.
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mempersilakan kubu Suharso Monoarfa menempuh langkah hukum menyikapi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) parpol berlambang ka’bah itu. Mukernas PPP awal September lalu tersebut, di antaranya berisi pergantian Suharso dari kursi ketum. Kini posisi tersebut dijabat Mardiono. “Setiap warga negara punya hak yang sama kedudukan hukumnya, ya, itu haknya beliau,” kata pria yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) itu kepada wartawan, Jumat (9/9).
Mardiono memastikan diri tak ada perpecahan di internal partainya, meskipun baru saja mengkudeta Suharso. PPP kata dia, tidak sedang berkonflik, bersengketa, ataupun berselisih. Menurutnya, siapa pun pimpinan dan pengurus PPP harus tetap solid. ’’PPP ini tempat perjuangan kita yang didirikan oleh para ulama untuk menjadi wadah umat, guna mencapai cita-cita agar rakyat sejahtera lahir batin. Maka, tidak ada tujuan selain kesejahteraan masyarakat apalagi untuk hal pribadi,” kata Mardiono kepada wartawan, Jumat (9/9).
Menuru Mardiono, terselenggaranya Mukernas di Banten beberapa waktu lalu yang menghasilkan keputusan baru telah melalui proses panjang, serta melibatkan semua komponen partai. ’’Partai ingin Pak Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kabinet Indonesia Maju,” imbuhnya.
Mardiono mengatakan Mukernas PPP sebenarnya digelar melalui kajian-kajian dan menjadi keputusan bersama seluruh elemen partai berkelir hijau itu. “Ini kondisi PPP memang butuh perhatian seluruh lapisan para kader. Nah, keputusan ini enggak diambil sendiri,” ujar eks Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu.
Sebelumnya, jajaran PPP di Gorontalo memastikan tetap bersama kubu Suharso Monoarfa. “Gorontalo solid untuk Sumo(Suharso Monoarfa),”ujar ketua DPC PPP Bone Bolango Azan Piola. Kata dia, yang mendasari DPC PPP Bonbol untuk setia terhadap Suharso Monoarda karena rekam jejak Suharso yang sudah lama berpengalaman dan berjuang membesarkan PPP sampai dengan saat ini. Karena itu Azan mengajak semua kader untuk tetap fokus pada persiapan Pemilu 2024. Dan tidak mudah terpengaruh dengan persoalan yang sekarang ini mendera PPP. “Beliau (Suharso.red) telah berbuat dan berkontribusi besar dalam membangun partai sejak Hamzah Haz dan Romy. Pemilu sudah dekat dan pak Suharso sudah menyiapkan infrastruktur partai. Ada dua lembaga survei yang bekerja untuk memback up PPP, yaitu Eef Saifulah Patah dan Burhanudin Muhtady. Ini bentuk keseriusan beliau, “ujarnya. (gp/jpnn))
Discussion about this post