GORONTALO POST, BANTUL – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu dampak inflasi atau kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
Masyarakat kurang mampu menjadi kelompok yang paling terdampak jika terjadi inflasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta lurah atau kepala desa agar menyisihkan 30 persen anggaran dari dana desa untuk membantu mengurangi dampak inflasi.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan dia sudah menyampaikan instruksi pemerintah pusat kepada kepala desa terkait penyisihan dana desa untuk mengatasi inflasi.
Menurut dia, adanya inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok karena kenaikan harga BBM beberapa hari lalu merupakan sebuah kondisi yang harus dihadapi bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa.
“Sebuah bencana ini memang harus kami hadapi bersama sama. Tidak mungkin menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat, tetapi yang ada di pemda dan kelurahan juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi dampak inflasi,” kata Halim.
Halim menyebut kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok karena BBM adalah sesuatu yang wajar dan pasti terjadi.
“Itu hukum ekonomi yang tidak mungkin kita hindari dan kita yang ada di daerah termasuk kelurahan agar segera mencari cara-cara bagaimana masyarakat yang paling terdampak, fakir miskin dan warga rentan ini bisa kita siapkan di antaranya dengan BLT (bantuan langsung tunai),” katanya.
Lebih lanjut, Bupati ingin semua bisa menyesuaikan kenaikan harga atau inflasi ini dengan melakukan penyesuaian di berbagai lini.
“Pemerintah pusat telah melakukan rakor dengan seluruh pemda agar kita melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan bantalan sosial bagi masyarakat karena ini akan ada yang jatuh dan bagaimana jatuhnya tetap berada di tempat yang empuk maka pemerintah menyebutnya sebagai bantalan sosial,” katanya.
Menurut Halim, pemerintah sudah menyiapkan beberapa instrumen sebagai bantalan sosial, diantaranya BLT dari pemerintah pusat dan pemanfaatan APBD, dan APBDes untuk turun bersama-sama membuat bantalan sosial.
“Agar masyarakat yang paling terdampak, warga miskin bisa tetap menghadapi kenaikan harga harga atau menghadapi inflasi ini dengan tetap tenang, nyaman dan tetap memiliki daya beli,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Pemkab Bantul juga akan melakukan langkah-langkah di antaranya melakukan refokusing atau pemusatan anggaran kembali sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DAU) Bantul.
“Jadi, akan kami refokusing sebesar dua persen dari DAU yang akan digunakan untuk menyiapkan bantalan sosial akibat inflasi,” ucap Halim.
Discussion about this post