Minimnya Informasi Pemicu Polemik Pilkades

MARISA-GP- Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pohuwato, yang berbuntut protes warga di beberapa desa, membuat Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato yang membidangi persoalan desa, turun tangan. Dari berbagai macam persoalan Pilkades di beberapa Desa, Ketua Komisi Amran Anjulangi, berkesimpulan, salah satu pemicu permasalahan Pilkades disebabkan kurangnya penyampaian informasi seputar tahapan dan upaya penyelesaian sengketa Pilkades oleh Dinas teknis maupun pelaksana Pilkades di tingkat bawah.

“Adanya permasalahan desa ini karena banyak informasi-informasi yang harusnya disampaikan kepada masyarakat justru tidak tersampaikan. Artinya tidak ada kepastian informasi kepada masyarakat sehingga ini yang kemudian memicu protes masyarakat. Tidak heran kenapa masyarakat banyak yang bertanya-tanya karena informasi yang mereka butuhkan pun tidak didapatkan,” ucap Amran saat audiens bersama Kadis PMD, serta perwakilan masyarakat Buntulia Barat, Jumat (2/9) kemarin.

Menurut Amran, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Pilkades pun, harus dengan menyampaikan segala bentuk informasi mengenai progres penyelesaian masalah yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sehingga dengan adanya keterbukaan informasi terkait upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan sendirinya akan meredam masyarakat yang saat ini pun tengah dirundung rasa kecewa.

“Juga Dinas kami minta untuk menyampaikan secara terang benderang apa hasil pertemuan ataupun progres penyelesaian masalah Pilkades ini. Jangan nanti datang lagi masyarakat baru itu dikasih tahu perkembangannya sudah sampai mana. Kita minta ada kesadaran dari Dinas untuk melakukan langkah-langkah itu,” ucapnya seraya menambahkan.

Pemerintah daerah melalui Dinas teknis diharapkannya dapat mempertimbangkan usulan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih untuk desa-desa yang masih bermasalah.

“Maksudnya saya, Dinas mengambil kesempatan lagi untuk kemudian dapat mengambil satu keputusan tepat bersama pemangku kebijakan semisal Bupati. Kalau kemudian sesuai regulasi itu tidak bisa, ya kita pun harus legowo lah,” pungkasnya. (ryn)