Gorontalopost.id – Sejumlah Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Paguyaman Raya (AMPKRP) melakukan aksi di depan Kantor Bupati Boalemo. Dalam aksi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan seperti, mempercepat peraturan bupati tentang kewenangan desa, dan segera membentuk Satgas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di tingkat Kecamatan.
Salah satu orator aksi Arman Nawai mengungkapkan, pihaknya berharap kepada Penajabat Bupati harus paham tentang kebijakan di Daerah yang berpihak kepada rakyat. “Apa yang terjadi di Desa Saripi dan Suka Mulya, tentunya harus menjadi pelajaran yang kalau benar-benar Dinsos-PMD benar-benar peduli tentang dana Desa mestinya,”kata Arman.
Sementara itu Kepala Dinsos-PMD Boalemo Mondru Mopangga mengatakan, Dinsos-PMD sudah mulai menyusun drafnya untuk disiapkan tetapi itu perlu dibahas bersama dengan Satker terkait penulusuran aset-aset.
“Jadi dalam penyusunan perbub kewenangan desa, tidak semudah membalikan telapak tangan dan itu juga ada kaitannya dengan anggaran,”jelas Mondru. Terkait proses pencairan Dana Desa, dijelaskan Mondru, memang di 2021 Bupati Anas Jusuf sudah memikirkan, bagaiamana untuk memperpendek birokrasi tentang rekomendasi pencairan dana desa. (tr-75)
Discussion about this post