Gorontalopost.id – Miris. Disaat pemerintah pusat gencar menggelontorkan anggaran ke desa untuk mempercepat pembangunan, oknum kepala desa di Kabupaten Boalemo, justru diduga menilep anggaran dana desa.
Akibatnya program pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan. Praktek kotor oknum Ayahanda ini terbaca oleh penyidik Unit Tipikor, Polres Boalemo. Dalam pengembangan kasusnya, oknum Kades Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, tahun 2008, DK, ditetapkan tersangka, dan kini mendekam di sel Mapolres Boalemo.
Kasus ini terungkap dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran (APBDesa) 2018, untuk pekerjaan III paket pembangunan Jalan Usaha Tani. Proyek jalan tani berbanderol ratusan juta itu diduga tidak seusai dengan rencana anggaran biaya (RAB), sehingga diduga merugikan negara Rp 185. 860. 000. Hal itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.
Informasi yang diperoleh Gorontalo Post, sebelumnya oknum mantan Kades Tanah Putih ini, awalnya mangkir dalam pemanggilan bersamaan dengan MY, oknum Kaur Pembangunan. Keduanya dipanggil polisi lantaran adanya dugaan ketidak beresan dalam belanja dana desa tahun anggaran 2018, khususnya untuk pekerjaan tiga paket jalan usaha tani.
Tiga paket jalan itu yakni paket 1300 meter, 1200 meter dan 400 meter. Diduga, dari sewa alat, mobilisasi alat, penggunaan tenaga kerja dan pengadaan material, tidak sesuai dengan RAB. Untuk membiayai tiga paket proyek itu, DK dan MY mencairkan dana desa dua tahap. Yakni penarikan pertama sebesar Rp, 319.549.400 untuk membiayai pelaksanaan dua pekerjaan jalan usaha tani 1300 meter dan 1200 meter.
Sedangkan, untuk penarikan dana tahap selanjutnya, yakni sebesar Rp, 58.473.100 untuk membiayai pekerjaan jalan usaha tani 400 meter.
Sehingga, total keseluruhan dana yang dicairkansebesar Rp 378.022.550. Dari hasil perhitungan, terdapat kelebihan pembayaran untuk tiga paket pekerjaan tersebut, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 185.860.000.
Kasat Reskrim Polres Boalemo IPTU Saiful Kamal S.T.K., S.I.K, melalui Kanit Idik III Tipidkor, IPDA Budi Abdul Gani SH, mengatakan, DK dan MY yang dilakukan pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat keterlibatan keduanya hingga mengakibatkan kerugian negara. Keduanya dijerat dugaan korupsi, dan langsung ditahan.
“Dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.
Selain itu, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan,”terang IPDA Budi Abdul Gani SH. (tr75)
Discussion about this post