Gorontalopost.id – Gerak cepat mantan Menpora, Roy Suryo, melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penistaan agama, lantaran menganalogikan panggilan azan dengan suara anjing menggonggong berbuntut panjang.
Selain laporanya di tolak Polisi, Roy Suryo kini harus berhadapan dengan polisi. Ia dilaporkan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1012/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 25 Februari 2022.
GP Ansor mengutus Dendy Zuhairil Finsa untuk memolisikan tokoh yang dikenal sebagai pakar telematika itu. Dendy merupakan kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Nonlitigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor.
Menurut Dendy, GP Ansor melaporkan Roy dengan beberapa pasal, antara lain, ketentuan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.
“Kami sudah melaporkan (Roy Suryo, red) dengan beberapa pasal-pasal, baik UU ITE, KUHP, maupun tindak keonaran. Laporannya sudah diterima,” kata Dendy di Polda Metro Jaya, Jumat (25/2) malam.
ADVERTISEMENT GP Ansor menduga Roy Suryo melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1 UU ITE.
Selain itu, GP Ansor juga menggunakan Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk memerkarakan Roy.
Dendy menduga Roy Suryo membuat keonaran melalui twit berisi potongan video pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal pengaturan azan.
“Video aslinya dari media televisi yang dipotong, hanya sepenggal saja. Itu dugaan kuat membuat orang saling ribut, saling bermusuhan antarindividu dan kelompok,” kata Dendy.
Oleh karena itu, Dendy mempertanyakan asal video yang diunggah Roy Suryo ke Twitter itu. Sebab, dia meyakini video aslinya bukan milik Roy. “Dia (Roy Suryo, red) dapat dari mana video itu. Itu, kan, ada undang-undangnya, soal (hak cipta) foto, video,” kata Dendy.
Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan Menteri Yaqut ke Polda Metro Jaya. Mantan politikus Partai Demokrat itu menduga menteri yang juga tokoh GP Ansor itu melanggar UU ITE dan Pasal Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Namun, Polda Metro Jaya menolak laporan Roy.
Penolakan itu didasari alasan bahwa kejadian perkaranya atau locus delicti di Pekanbaru, Riau, bukan di wilayah kerja Polda Metro Jaya. (jpnn)
Discussion about this post