Oleh : Basri Amin
Terhadap kebesaran peristiwa “23 Januari 1942”, sebuah publikasi tahun 1964 menulis seperti ini: “…penaikan bendera Merah Putih secara resmi dan penggunaan lagu Indonesia Raya secara ofisial adalah suatu peristiwa kebangsaan tentang kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan untuk pertama kalinya dalam abad ke-20, yang mempunyai status daerah de facto serta alat-alat kekuasaan yang riil” (Berita Republik, Januari 1964).
Sayang sekali, peristiwa ini luput dicatat dan ‘diakui’ oleh literatur internasional. Jika kita baca Ensiklopedi Indonesia di masa perang Pasifik yang kerjakan oleh tim pakar dunia dari berbagai pusat kajian Indonesia/Asia (Post, dkk, 2010), kita tidak menemukan angka “23 Januari 1942” dan peristiwa yang melekat di dalamnya. Yang dicatat adalah okupasi Jepang di Kema dan Manado tanggal 11 Januari 1942, Tarakan 12 Januari, selanjutnya (catatan peristiwa) lompat kepada tanggal 24 Januari 1942 (Jepang menguasai Kendari dan Balikpapan), 26 Januari (Jepang mem-bom Sabang, Medan, Sumbawa) dan akhirnya 31 Januari menguasai Ambon.
Bulan Januari 1942 memang serba tidak pasti. Tekanan fisik, peralatan perang, kepemimpinan, dan informasi sangat rentan dihancurkan. Pada tanggal 19 Januari 1942, Nani Wartabone sudah mendapat laporan atas rencana Belanda untuk membumi-hanguskan Gorontalo oleh pasukan siluman (VC, Vernielings Corps) Belanda di Gorontalo. Uniknya, aemua berita tentang perkembangan Perang Dunia II, terutama tentang posisi Belanda yang semakin lemah karena kalah oleh Jerman diketahui dan dicermati dengan baik oleh Nani Wartabone. Dampaknya di Gorontalo akan mengubah banyak hal. Berita itu disadap dan diselundupkan oleh Pendang Kalengkongan, seorang pegawai kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Ia seorang nasionalis yang memihak kepada perjuangan rakyat Gorontalo (Said, 1982).
Sejak Merah Putih berkibar -–awalnya dengan kain memanjang di Kantor Pos dengan tulisan “Indonesia Berparlemen”, bendera GAPI– dan Indonesia Raya dinyanyikan oleh Nani Wartabone, Kusno Danupoyo dan kawan-kawannya bersama rakyat di Gorontalo, Merah Putih itu terus berkibar di Gorontalo pada tahun 1942 selama “4 bulan dan 24 hari”. Merah Putih dijahit dan ditempel di semua pakaian para pejuang kemerdekaan kita pada masa itu dengan heroik. Hampir semua orang sudah memiliki bendera merah putih, terutama karena dalam rangka persiapan kegiatan Konferensi nasional GAPI di Gorontalo (Usman, 1964; Nur, 1978).
Penting selalu dicatat bahwa pengorganisasian nasionalisme (di) Gorontalo tak terpisahkan dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) 21 Mei 1939 di Jawa. Tak lama setelah itu, komite Indonesia Berparlemen pun terbentuk di Gorontalo pada Oktober 1939. Jaringan kebangsaan dan hadirnya kader-kader (politik) nasional dari Jawa di Gorontalo secara langsung mengokohkan kesadaran lama dan jiwa merdeka masyarakat Gorontalo dari penjajahan. Sebelumnya, pelajar-pelajar Gorontalo yang belajar di Jawa rata-rata telah kembali ke Gorontalo di awal 1930an dan membawa obor kesadaran dan pendidikan kebangsaan.
Sentrum kegiatan GAPI sangat kuat di Gorontalo. Sebuah rencana besar pada 10 Desember 1941 adalah Konferensi besar GAPI dan kota Gorontalo mendapat kehormatan sebagai tuan rumah/pelaksana. Akan hadir tokoh-tokoh nasional GAPI. Di tanah Jawa, Gorontalo memang sudah dikenal sebagai pusat pergerakan kebangsaan di Sulawesi Bagian Utara dan Tengah. Tuntutan GAPI adalah “Indonesia merdeka” dan “Indonesia Berparlemen”.
Perang Pasifik membuyarkan rencana Konferensi GAPI tersebut. Jepang agresif menguasi wilayah Asia dan Pasifik, sebagaimana Jepang memulai serangan mendadak ke Pearl Harbour di Hawai’i pada 8 Desember 1942. Perang Pasifik pun mulai berkecamuk. Dalam waktu cepat Jepang menguasai Kamboja, Burma, Laos, Filipina, Singapore dan wilayah timur Indonesia. Jepang mulai memasuki wilayah Amurang, Kema, dan Manado pada 11 Januari 1942. Liciknya, pada masa itu propaganda Jepang selalu menjanjikan kemerdekaan dan sukses dengan retorikanya sebagai “cahaya Asia” dalam perang Asia Raya yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda (Said, 1982.)
Pemerintah Belanda sendiri sangat tersudut dan panik. Mereka membentuk pasukan sipil siluman yang bertugas mengamankan keluarga-keluarga Belanda dan aparatnya, dan di saat yang sangat kesulitan, pasukan ini ditugaskan “membumi-hanguskan” bahan-bahan makanan pokok, jembatan, bendungan gudang-gudang, instalasi listrik, gudang minyak, pelabuhan, dan aset ekonomi lainnya. Orang-orang Belanda sudah menyiapkan kapal untuk melarikan diri melalui jalur: Gorontalo-Tilamuta, Kolonodale, dan akhirnya dilarikan ke Australia. Tapi, rencana ini terbukti gagal total karena Coup di Jumat pagi hari, 23 Januari 1942, oleh Nani Wartabone, dkk (Yayasan 23 Januari, Perjuangan Rakyat di Daerah Gorontalo, edisi 1981).
Organisasi dan kemampuan mengorganisir kekuatan yang efektif adalah faktor kunci. Meskipun Nani Wartabone cenderung untuk melakukan “perang gerilya”, tapi “Komite 12” yang juga dipimpin Nani Wartabone bersama R.M. Kusno Dhanupojo akhirnya memutuskan cara lain, yakni melakukan Coup, atau penguasaan, penyerangan dan pengambilalihan kekuasaan secara paksa. Aparatus Belanda di Gorontalo harus ditangkap dan dilumpuhkan dengan cepat. Di subuh hari, 23 Januari 1942, asisten residen, controleur Belanda, kepala polisi, pimpinan kantor pajak, perusahaan dagang dan kopra, dan beberapa lagi yang lain benar-benar dilucuti, dipaksa keluar dari kediaman dan kantor-kantor mereka, serta diseret dan ditahan seluruhnya di penjara kota. Sangat tegang dan heroik tak terkira memang.
Jumat pagi, 23 Januari 1942, bertempat di kantor Pos dan Telegraf Gorontalo, Nani Wartabone dan kawan-kawan, di tengah-tengah barisan ribuan rakyat, “Kemerdekaan Gorontalo-Indonesia” diproklamasikan dengan gagah berani.
Sayang sekali, kemerdekaan Indonesia di Gorontalo ini, dilumpuhkan kembali dengan hadirnya Jepang di Gorontalo. Sekitar April 1942, Jepang mulai menguasai Manado dan Minahasa. Pasukan sipil Jepang pun sudah memasuki Gorontalo, tak lama setelah Laksamana Yamada tiba di pelabuhan Kwandang pada 5 Maret 1942. Lagu Indonesia Raya tetap dinyanyikan di hadapan sang Laksamana. Inilah peristiwa pertama lagu Kebangsaan dihadirkan di hadapan bangsa lain, Jepang (Nur, 1978). Tak lama setelah itu, datanglah kapal serdadu Jepang dengan senjata modern di Gorontalo.
Di Gorontalo sendiri, kebencian rakyat sangat tinggi karena keganasan serdadu Jepang. Semua urusan dan penghidupan rakyat diatur dan diperiksa, dengan sistem “surat ijin” Jepang, dst. Pada suatu saat, polisi Jepang dibunuh oleh seorang pemberani dari Limboto bernama Palalu dan anak-anaknya. Konon makam beliau ada di Bakia, jln. Cendrawasih (Said, 1982).
Pada Mei 1942, kekuasan Nani Wartabone dan sistem pemerintahan merdekanya diambil-alih Jepang dengan paksaan bayonet. Indonesia Raya dilarang dinyanyikan (digantikan dengan lagu Kimigayo), Merah Putih diganti dengan bendera Nippon (Hinomaru). Pada akhirnya, pejuang-pejuang Gorontalo ditangkap dan dikirim dipenjara di Manado. Banyak di antara mereka yang wafat dalam siksaan hingga akhirnya Jepang menyerah pada Agustus 1945. Terbukti, tak ada “Kemerdekaan” yang tunggal ceritanya. ***
Basri Amin adalah Parner di Voice-of-HaleHepu
Bekerja di Universitas Negeri Gorontalo
Surel: basriamin@gmail.com
Discussion about this post