LIMBOTO -GP- Kisruh pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Gorontalo rupanya belum berakhir. Pasca pembatalan hasil Pilkades Sidoharjo, Kecamatan Tolangohula yang diiringi keputusan perhitungan suara ulang oleh Komisi Pilkades belum lama ini, kini muncul kekisruhan baru. Sidang Komisi Pilkades, Jumat (16/4) memutuskan, dua pemenang Pilkades didiskualifikasi karena terbukti melakukan money politic.
Dua pemenang Pilkades itu masing-masing pemenang Pilkades Mootilango, Kecamatan Tibawa yaitu Jupri Badudin dan Pemenang Pilkades Hutabohu, Kecamatan Tibawa, Tri Supardi Otaya. Pemenang dua Pilkdes itu diganti dengan calon lain. Untuk pemenang Pilkades Mootilango yaitu Noldiyanto Hongi sementara pemenang Pilkades Hutabohu yaitu Rustam Pomalingo. “Karena terbukti melakukan money politik, maka dua orang pemenang didiskualifikasi.
Keputusan Komisi Pemilihan final. Berdasarkan kesaksian para saksi di dalam persidangan dan alat bukti yang ada. Semua komisioner aklamasi, putuskan Cakades terpilih Desa Motilango dan Hutabohu didiskualifikasi,”tegas Humas Komisi Pilkades Kabupaten Gorontalo Riko Paramata. Pembacaan putusan Komisi Pilkades ini, sambung Riko dilakukan secara terbuka. Disiarkan langsung melalui akun youtube resmi pemerintah daerah.
“Kepada masyarakat kami imbau jangan dulu menafsir isi putusan. Sebab hasil keputusan belum diserahkan kepada masing-masing pihak terkait. Bagaimana mungkin mengomentari sementara isi putusan belum diketahui secara menyeluruh,” terangnya.
Riko menyatakan, pihaknya menghormati langkah yang akan ditempuh pihak terkait untuk menggugat putusan Komisi Pilkades ke PTUN. Menurutnya, langkah ini harus dihormati karena merupakan hak konstitusi setiap warga.
“Terinformasi juga akan ada pihak menggerakkan massa. Kami paham dan menghormati apa yang menjadi keinganan semua pihak, kami hanya sekadar mengingatkan bahwa terdapat ruang upaya hukum lain seperti PTUN,” tandas Riko. Riko menjelaskan, sebagai negara hukum keputusan komisi Pilkades masih bisa diuji di lembaga peradilan. Pihaknya mempersilahkan para pihak yang masih keberatan untuk menempuh upaya hukum lainnya. “KP mempersilahkan untuk itu. Kami melihat itu sebagai bentuk ketaatan kita pada hukum yang berlaku di negara ini,” tandas Riko.
Sementara itu, tak puas dengan keputusan Komisi Pilkades, puluhan warga Desa Mootilango, Jumat (16/4) malam, mendatangi rumah dinas Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Sayangnya, Bupati Gorontalo saat itu tidak berada ditempat karena sedang menghadiri acara zikir. Besoknya, Sabtu (18/4), warga Mootilango diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra, Astri Tuna di ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo.
Pada kesempatan itu, Astri menyarankan pihak terkait yang tidak menerima putusan Komisi Pilkades untuk melayangkan gugatan ke PTUN. “Kami sudah menyampaikan kepada mereka bahwa, ketika pembuktian yang mereka sampaikan tidak terakomodir disaat pelaksanaan sidang komisi pemilihan, maka langkah berikutnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” terang Astri.
Ditempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan Cakades Mootilango yang didiskualifikasi, Fraitno Arifin Mantida mengaku tidak puas dengan hasil putusan komisi Pilkades. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tidak sesuai aturan karena tidak mempertimbangkan barang bukti maupun kesaksian pihak terlapor. “Langkah terakhir kami adalah PTUN, seperti saran dari Asisten I. Secepatnya kami akan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegas Fraitno. (wie)
Discussion about this post